mewujudkan kewenangan desa, pmd pesawaran gelar pelatihan

Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa dalam rangka menguatkan Kewenangan Desa terkait Hak Subsidiaritas, dan Rekognisi., pada Selasa, 19/11/2019 bertempat di Ruang Meeting Rumah Makan EnamSaudara

Gedongtataan: Selasa, 19/11/2019 bertempat di Ruang Meeting
Rumah Makan EnamSaudara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pesawaran menggelar kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa.

Kegiatan ini diikuti oleh 94 desa yang berasal dari Enam Kecamatan; Kedondong, Negeri katon, Way khilau, Way Lima, Gedong tataan, dan Tegineneng. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menguatkan Kewenangan Desa terkait Hak Subsidiaritas, dan Rekognisi.

Menurut Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran, M.Zuriadi kegiatan yang dilakukan ini untuk memberikan pengetahuan mereka seluruh perangkat desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yang mengatur tentang kewenangan desa, dan Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bupati Dendi Ramadhona,dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas PMD Pesawaran menyatakan bahwa dirinya telah menerbitkan peraturan bupati tentang kewengan desa, untuk itu di desa harusdi tindak lanjuti dengan peraturan desa tentang kewengan desa itu sendiri.

“Dengan ditetapkannya Peraturan Desa terkait kewenangan desa, maka secara otomatis mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa. Meliputi pelaksanaan Pembangunan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.” Tegasnya lagi.

UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.

Kemudian Desa dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.

Peran kepala desa dan BPD menjadi sangat penting dalam urusan pengkajian dan inventarisasi serta identifikasi kewenangan desa tersebut, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

“Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa”.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 20, bahwa kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Serta Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (pasal 21).

Kewenangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 dan Permendesa No. 1 tahun 2015 diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa yang berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemrov) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/kot) kepada Desa. (red)

pendamping desa adalah pahlawan masa kini dan mendatang


Sambutan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, aat membuka Workshop Evaluasi Nasional Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 bagi Tenaga Ahli P3MD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Hotel Ciputra Grogol, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA – Abdul Halim Iskandar, ,Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuka Workshop Evaluasi Nasional Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 bagi Tenaga Ahli P3MD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (TA PSD dan TA PMD ), Selasa (12/11), di Hotel Ciputra Grogol, Jakarat.

Selain Mendteri Desa acara ini dihadiri juga oleh Staff Khusus Presiden RI Prof. Erani Yustika, Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana Abdul Muis, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Eko Sri Haryanto, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Dirjen PPMD Taufik Madjid, Sekretaris Ditjen PPMD Rosyidah Rachmawati serta jajaran Direktur di Ditjen PPDM Kemendesa.

Peserta Workshop evaluasi ini sejumlah 800-an orang , yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait, ASN lingkungan Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT, Tenaga Ahli PSD Provinsi dan Kabupaten, TA MIS PID, dan TA PMD dan jajaran Konsultan Nasional Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mereview capaian program inovasi desa bidang pengembangan SDM Tahun Anggaran 2019, membangun kesepahaman untuk melakukan beberap strategi terkait monitoring dan program evaluasi desa, khususnya untuk perkembangan SDM di desa. Dan kesempatan ini juga menjadi ajang sosialisasi eHDW dan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara scorecards konvergensi desa.

Dirjen PPMD, Taufik Madjid menyampaikan bahwa kegiatan ini kata Taufik, berkorelasi dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan prioritas pengembangan SDM. Ditjen PPMD Kementerian Desa senantiasa mempersiapkan diri, bekerja menyukseskan pengembangan SDM sebagai salah satu prioritas kerja pemerintahan Jokowi di periode kedua.

Pada tahun 2019 ini, sebanyak 71.884 orang yang telah mengikuti pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Dan total jumlah KPM yang telah mengikuti pelatihan  konvergensi pencegahan stunting di desa kurang lebih 65.053 orang atau 90, 05 persen dari jumlah KPM yang sudah dibentuk.

“KPM bertugas untuk menggerakkan kegiatan rembuk stunting, yakni melalui musyawarah desa dengan pemerintah desa dan BPD. KPM juga bertugas menggerakan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai ruang bagi warga untuk bergotong royong mendorong kegiatan promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa,”papar Taufik.

Ditjen PPMD juga bekerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan aplikasi e-HDW untuk memfasilitasi pencegahan stunting. 

Dalam sambutannya membuka acara workshop, Mendes Abdul Halim mengucapkan rasa syukurnya bertemu dengan para pahlawan desa. Dimana program-program berhasil piramidanya tidak akan terlalu tajam. Artinya, semakin sedikit warga Indonesia yang miskin, sengsara, terkena stunting dan seterusnya, karena program dan kerja keras para TA dan pendamping desa. 

“Saya bersyukur, hari ini bertemu dengan para pahlawan desa. Ketika kita berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kejayaan NKRI, maka kita juga bisa disebut pahlawan, Pahlawan bukan saja bagi pejuang masa lalu, tetapi juga untuk pejuang masa sekarang ataupun mendatang” kata Pak Menteri lagi.

Pembangunan sumber daya manusia, sebut Mendes, telah menjadi prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur mesti mengarah pada peningkatan sumber daya manusia.  (dari berbagai sumber).

Lestarikan Budaya inovasi desa, dinas pmd provinsi gelar tot

Ibu Chusnunia Chalim Wakil Gubernur Lampung memberikan arahan pada TOT untuk Pelatihan Pendamping Lokal Desa dalam melestarikan budaya Inovasi Desa (PID) di Hotel Bukit Randu tanggal 11 November 2019

Bandar Lampung. Bertempat di Hotel Bukit Randu tanggal 11-14 November 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Lampung menggelar  Training of Trainer untuk Pelatihan Pendamping Lokal Desa dalam melestarikan budaya Inovasi Desa (PID) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa, PDTT dari tahun 2017 yang lalu.

Pelatihan ini diikuti oleh 66 orang Tenaga Ahli P3MD yang tersebar pada 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.  Sedangkan Pelatihnya adalah Tenaga Ahli Utama  dan Tenaga Ahli Madya P3MD KPW II Provinsi Lampung. Dengan Pelatihan ini diharapkan mampu memotivasi Pendamping Lokal desa untuk melestarikan Budaya Inovasi Desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dalam sambutannya menyatakan bahwa sebanyak kurang lebih 1,6 jiwa penduduk Indonesia masih dalam kondisi miskin, padahal sumber daya yang dimiliki bangsa ini cukup melimpah. Hal ini membuat Wagub terheran-heran, gerangan apa yang membuat kemiskinan masih begitu banyak mendera masyarakat in?

“Ada tiga hal menurut saya harus dilakukan agar masyarakat kita terbebas dari kemisinan’ Pertama, secara kolektif kita harus mendorong gerakan kemandirian desa, Kedua Kita harus mendorong  kemandirian pangan, dan ketiga, Kita harus mendorong anak-anak muda untuk kreatif dan inovatif. Inilah tiga hal yang dapat menjadi triger bagi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung”. Tegasnya lagi.

Pada kesempatan ini Ibu Wagub juga mengajak kita semua untuk menggalakkan gerakan positif, produktif dan mandiri pangan, dengan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat disekitar kita dan lingkungan kerja dengan memanfaatkan halaman dan pekarangan untuk.menanam.sayuran dan aneka buah-buahan dalam rangka untuk ketersediaan pangan keluarga sehingga nanti akan tercipta kemandirian pangan.

Terkait Inovasi Desa di Provinsi Lampung, Kepala DPMD Provinsi Lampung, Syaiful Dermawan menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019) telah teridentifikasi 1.051 Inovasi Desa di Provinsi Lampung dengan lengkap naratif media pembelajarannya dan siap di replikasi oleh desa-desa  di dalam dan ataupun di luar di Provinsi Lampung.

“Prestasi Pelaksanaan PID juga banyak diraih oleh Provinsi Lampung. Tercatat Tahun 2017 Kebupaten Lampung Timur adalah Pelaksana Bursa Inovasi Desa Pertama se Indonesia. Demikian juga Tahun 2018 rekor perdana pelaksana Bursa Inovasi Desa diraih lagi oleh Provinsi Lampung dengan pelaksana Kabupaten Pesawaran, Dan awal tahun 2019 yang lalu Provinsi Lampung juga dinobatkan sebagai peraih terbaik Nasional Kedua Tim Inovasi Kabupaten yang diraih oleh Kabupaten Pesawaran setelah bersaing dengan 31 Provinsi”. Terang syaiful lagi.

Mashuri, Koordinator Program Provinsi Lampung menginformasikan bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, telah direkrut dan dilatih sebanyak 2.345 Kader Pembangunan Manusia yang siap secara berjama’ah untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kasus Stunting di Provinsi Lampung.

“Dan ini semua adalah hasil kerja dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa dengan bergandeng tangan dan bekerjasama dengan seluruh pendampin professional dari tingkat Provinsi (TAM KPW II Lampung), Kabupaten (TAPM),Kecamatan ( Pendamping Desa) maupun  Desa (Pendamping Lokal Desa)”. Tegasnya.

Salah satu peserta TOT dari Lampung Tengah, Mohammad Anwar (TA TTG) sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Gubernur. Selama tiga tahun melalui PID di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Lampung, 301 Desa telah memberikan banyak pembelajar inovatif bagi masyakat desa khusunya anak-anak muda dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan keunggulan kualitas hidup masyarakat.

“Kami Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Siap untuk mendorong anak-anak muda untuk kreatif dan inovatif”, Ikrarnya mewakili seluruh TAPM yang ada di Provinsi Lampung.(Red)

mendes jawab tentang Desa Fiktif, dan Sudah laporkan ke Menkeu

Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif. Halim mengaku melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif yang disebut Sri Mulyani.

“Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu enggak ada (desa fiktif),” kata Halim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

“Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif, namanya bagaimana? Kami langsung bergerak memeriksa tiga desa yang disebut fiktif, yakni Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.” Ujarnya lagi.

Pak Menteri juga menyatakan bahwa desa-desa tersebut di atas benar ada dan menerima kucuran dana desa.

“Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kami telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai. Dan kamisudah melaporkan temuan itu kepada Sri Mulyani ” ujarnya.

Terkait desa fiktif mencuat dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.

“Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9 persen dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2 persen. (red-dari berbagai sumber).

tingkatkan kapAsitas pendamping, p3md pesawaran gelar diskusi kritis

IST dalam rangka diskusi kritis Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaaan Masyarakat Desa di Kantor Pendamping Profesional Kabupaten Pesawaran (08/11/2019)

Gedongtataan. Jum’at 8 November 2019 bertempat di Sekretariat Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pesawaran digelar acara diskusi Kritis terkait Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes,PDTT) Nomor 17 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Acara diikuti oleh Seluruh Pendamping Desa dan Pendamping Teknis Infrastruktur dipandu langsung oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa dilanjutkan dengan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif P3MD Kabupaten Pesawaran.

Terkait Pembangunan Permendes,PDTT nomor 17 tahun 2019 ini lebih detail pengaturannya. Diantaranya, mekanisme Perencanaan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, dan juga mekanisme dan tata kelola kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa,

Ada beberapa hal baru pada Permendes,PDTT ini terkait dengan komposisi Tim Penyususn RPJM Desa posisi sekretaris Tim Penyusun RPJM Des ketua diberi wewenang penuh untuk menentukannya. sedangkan dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 sekretaris tim adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pada Permendes,PDTT ini juga dibahas cukup detail terkait pengadaanTenaga Kerja dan Bahan/material. termasuk juga mekanisme pengelolaan pengaduan dan penangan masalah di desa.

Di Desa Wajib ada kotak dan alamat pengaduan terkait kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di desa.

Dengan Permendes,PDTT ini ke depan kebijakan dan teknis pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan di Desa kan semakin jelas dan terukur implemtasinya.(red).

GUBERNUR LAMPUNG dorong PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Image result for gubernur arinal desa

Bandar Lampung, Gubernur Lamoung, Arinal Junaidi memberikan dukungan terhadap Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 .

Dukungan dan penegasan Gubernur arianal termuat pada Surat Gubernur Lampung yang dijukan ke seluruh Bupati se Provinsi Lampung. adapun surat dimaksud adalah surat Nomor :414.1/2001/V.12/2019 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa tahun 2020 mendatang. ada beberapa poin yang menjadi program prioritas desa tahun 2020 mendatang, yaitu; Komitmen kepada hasil Bursa Inovasi Desa tahun 2019 pada APBDes 2020, Pengadaan Internet bagi warga desa dan Web desa, Kegiatan korvergensi penanganan stunting, Kegiatan pemutakhiran IDM 2020, Kegiatan Pemberdayaan PKK ,Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan penanggulanga kemiskinan dengan menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur dari keluarga miskin,

Munculnya surat di atas adalah salah satu bentuk komitmen Gubernur Lampung dalam pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan di desa. Semoga dengan komitmen ini akan menghadirkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Tanah Air, khususnya di Prpvinsi Lampung ini. Desa Berjaya-Lampung Berjaya.(red)

rakor inovasi kabupaten, DESA DI pesawaran gudang prestasi DAN INOVASI

Gedongtataan. Selasa, 05/11/2019 di Gedung Serba Guna Pemkab Pesawaran Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Koordinasi Inovasi Desa yang kedua untuk tahun ini.

Peserta Rapat ini sebanyak 156 Orang yang terdiri dari seluruh camat, Pengurus Tim Pelaksana Inovasi Desa , P2KTD, OPD terkait dan seluruh Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Pesawaran. Adapun Narasumber pada Rapat ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pesawaran, Tenaga Ahli Masyarakat (TAM) KPW II     P3MD Provinsi Lampung; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

Dalam acara pembukaan mewakili Bupati Pesawaran, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra,  Drs Syukur menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi TIK merupakan Forum bagi para Pemangku Kepentingan dalam rangka penyelenggaraan PID . Untuk itu agar forum ini dapat digunakan untuk diskusi kritis dalam Inovasi Pembangunan Desa.

“Apalagi Kabupaten Pesawaran terkenal berprestasi tingkat provinsi Lampung ataupun tingkat Nasional dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa dari tahun 2017 sampai 2019. Prestasi terkait Inovasi Desa ini harus sama-sama kita informasikan ke khalayak ramai, agar publik tahu bahwa Pesawaran ini adalah Kabupaten yang komit terhadap inovasi dalam pembangunan desa.” tegasnya lagi.

Terkait prestasi Kabupaten Pesawaran Ketua TIK, M.Zuriadi menyampaikan bahwa Kabupaten Pesawaran di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dendi Ramadhona, telah mendorong munculnya 99 Inovasi Desa yang dikoordinasikan oleh TPID dan Pendamping Profesional P3MD. Pada tahun 2018 Kabupaten Pesawaran adalah Pelaksana nomor wahid Bursa Inovasi Desa se Indonesia. Pun pada semester tahun ini TIK Pesawaran dinobatkan sebagai Tim Inovasi terbaik Nomor Dua Tingkat Nasional. Dan sekarang proses penilaian P2KTD terbaik Nasional Pesawaran pun masuk pada nominasi tiga besar.

Untuk mempublikasikan kekayaan prestasi terkait inivasi ini, Anna Mariana Situngkir, dari Balitbangda Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa banyak saluran yang dapat digunakan dalam publikasi, diantaranya yang sudah dilakukan di Kabupaten Pesawaran adalah publikasi melalui Website, Media Sosial dan kegiatan rutin tahunan yang berbentuk even-even prestasi.

Ibnu Walidin TAM KPW II Provinsi Lampung menyampaikan bahwa secara keprograman, PID telah berakhir tahun ini. Namun kegiatan strategis untuk pelestarian Inovasi Desa tetap harus dijaga dan diteruskan. apalagi produk inovasi desa selama kurun waktu tiga tahun ini ttelahmencapai 25.317 inovasi yang telah terdokumentasi dalam dokumen pembelajaran.

“Paling tidak ada beberapa komponen yang harus sama-sama difikirkan ke depan terkait PID, yaitu keberlanjutan Bursa Inovasi Desa (BID), keberlanjutan TIK dan TPID, Keberlanjutan P2KD dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)”.Ujarnya menjelaskan. (red)

lindungi tukang di desa bupati pesawaran gelar sertifikasi kompetensi

kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja terampil kontruksi untuk para tukang Kecamatan Gedongatataan, di Balai Desa Kebagusan Gedongtataan, Senin (4/11/2019

Pesawaran , Bupati Pesawaran melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran menggelar uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja terampil kontruksi (tukang) di Balai Desa Kebagusan Kecamatan Gedongtataan (04/11/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 1022 tukang bangunan di 11 kecamatan
yang dibagi 6 orang perdesa di Kabupaten Pesawaran . Hal ini dilakukan agar para pekerja kontruksi bisa bekerja secara profesional, berkualitas dan handal.

Dalam sambutannya Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona yang diwakili Asisten Ekobang, Munzir Zen sangat mendukung atas terselenggaranya kegiatan ini, Apalagi dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi asean (MEA) menjadi sebuah syarat bagi pelaku jasa konstruksi di Indonesia untuk selalu berinovasi dan menjadi profesional.

“Artinya dengan kegiatan ini akan semakin banyak tenaga kerja terampil konstruksi (Tukang di Desa) yang bersertifikat di Kabupaten Pesawaran”. Terangnya.

Kepala Dinas PU PR Pesawaran, Zainal Fikri kegiatan ini merupakan aktivitas rutin tahunan dinas PU PR yang sudah diatur dalam undang-undang tentang jasa konstruksi bahwa seluruh kabupaten kota yang ada di wajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi. tercatat tahun lalu sebanyak 870 tukang di Kabupaten Pesawaran telah tersertifikasi sebagai tenaga terampil konstruksi.

” Dengan tersertifikasimya tenaga terampil, diharapkan para peserta memahami standar pekerjaan di pertukangan. Ke depan, mereka bisa masuk persyaratan dalam proses lelang. Bahwa tenaga terampil konstruksi diharuskan bersertifikat,” jelasnya lagi. .

tangani stunting pemkab pesawaran gelar rakor


Rapat Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting. Kabuapaten Pesawaran di Aula Pemkab Pesawaran, 31/10/2019

Gedongtataan. Untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis, 31 Oktober  bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran  telah dilaksanakan Rapat Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting. Adapun peserta rapat yaitu Organisasi Perangkat Daerah terkait, Seluruh Camat, Kepala Puskesmas se Kabupaten Pesawaran dan Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) P3MD, Koordinator PKH dan PAMSIMAS Kabupaten Pesawaran. Sedangkan Narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

Mewakili Bupati dalam sambutannya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten PesawaranMunzir Zen menyatakan bahwa tahun 2020 Kabupaten Pesawaran akan menjadi lokasi fokus Intervensi penanganan stunting terintegrasi di Provinsi Lampung. Untuk itu penanganan stunting perlu dikoordinasikan antar sector dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat umum dan lainnya.

“Selama kepemimpinan Bupati Dendi Romadhona tercatat terjadi penurunan angka stunting yang yang signifikan. Pada tahun 2013 angka stunting di Kabupaten Pesawaran 50,8 persen turun menjadi 27,49 persen  atau turun 23,31 persen di tahun 2018”. Ujarnya menjelaskan

Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran, Harun Tri Joko menyatakan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan lambatnya pertumbuhan fisik anak yang disebabkan kurang gizi kronis. Stunting ditengarai berpengaruh pula kepada tidak maksimalnya perkembangan otak anak hingga memengaruhi kemampuan belajar dan mental.

“Lokus stunting di Kabupaten Pesawaran  ada pada 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu; Kecamatan Punduh Pidana di Desa Pulau Legundi, Kecamatan Padang Cermin di Desa Dantar (persiapan), Kecamatan Kedondong di Desa Kertasana, Kecamatan Gedongtataan di Desa Cipadang, Desa Sukadadi, Desa Sukaraja, Kecamatan Negerikaton di Desa Sidomulyo, Desa Sinar Bandung, Desa Tanjungrejo dan Kecamatan Teluk Pandan di Desa Tanjung Agung”. Jelasnya.

M.Zuriadi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran menyampaikan bahwa menangani stunting tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri. Semua fihak (OPD) harus bersama merencanakan kegiatan aksi penanganan yang terukur dan terkoordinasi. Dinas PMD melalui Pemerintahan Desa akan terus berupaya menurunkan angka stunting di desa di Kabupaten Pesawaran ini. Setidaknya ada lima layanan kegiatan yang akan dilakukan di desa melalui dana desa dalam penanganan stunting. Lima Layanan itu adalah; Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Konseling Gizi terpadu, Layanan Perlindungan Sosial, Layanan Air Bersih dan sanitasi serta Layanan Peundidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“ Sebagai langkah Konkrit tahun ini Dinas PMD Kabupaten Pesawaran melalui Program Inovasi Desa telah membentuk dan melatih Kader Pembangunan Manusia (KPM) di 144 Desa terkait konvergensi penanganan stunting di desa”. Jelasnya lagi.

Di akhir Rapat Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Pesawaran, Nurleli menyampaikan hasil yang didapatkan dari Rapat Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting sebagai berikut : Persamaan persepsi percepatan pencegahan stunting antar OPD lintas sektor, Inventarisir kegiatan percepatan stunting di masing-masing OPD,dan  Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Stunting.(Red)