ATURAN MAIN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 AKHIRNYA TERBIT

Jakarta. Pada tanggal 5 September 2019 akhirnya Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transamigrasi mengeluarkan Peraturan terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan ini termaktub pada Permendesa,PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan ini disusun dalam rangka Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memberi acuan kepada ; Pertama, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa; Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan Ketiga, Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pada tahun 2020 nanti Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dengan maksud harus memberikan manfaat sebesar- sesarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada
data IDM. Data IDM digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Terkait dengan Prioritas, Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.


Alokasi Afirmasi Dana Desa akan diberikan kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (red)

Silahkan Download :

kemendes kirim pendamping desa dan kepala desa belajar smart farming di tiongkok

Perangkat Desa yang Dikirim ke China Belajar Smart Farming
Eko Putro Sandjojo , Mendes PDTT dengan perangkat desa. ©2019 Dok. Humas Kemendes

Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melepas 40 peserta Benchmarking Batch II yang terdiri dari kepala desa, pendamping desa, dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke Republik Rakyat Tiongkok dan India pada Senin (2/9) di Kantor Kemendes PDTT. Kegiatan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan di desa-desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dengan mempelajari smart farming, gotong royong irigasi, mekanisasi pascapanen, hingga pemasaran produk.

“Tentunya, kalau belajar, kepala kita harus dikosongkan dari berbagai pandangan awal. Agar lebih mudah menerima hal-hal baru dari Tiongkok,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmirasi, Eko Putro Sandjojo dalam acara pelepasan peserta studi banding di Gedung Kemendes PDTT, Senin (2/9/2019).

Eko mengatakan, prosedur pembangunan pertanian Tiongkok dapat menjadi referensi bagi pegiat desa dalam mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, pertanian di Tiongkok telah efektif mendongkrak produksi dan penghasilan warga desa, meski dengan prosedur pembangunan yang dikenal lebih sederhana.


Eko Putro Sandjojo ,Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasidi kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, Jakarta, Senin (2/9/2019). Foto: Matin/Kemendes PDTT

“Selain belajar transformasi ekonomi desa, para peserta harus mampu membangun hubungan bisnis dan hubungan personal dengan tokoh-tokoh desa dari Tiongkok. Inilah yang akan mendukung keberlanjutan hasil-hasil studi banding para kepala desa, pendamping, dan pengurus Bumdes ke Tiongkok,” ujarnya.

Di sisi lain, Minister Counsellor for Economic and Commercial Affairs, Embassy of Tiongkok, Wang Liping mengakui bahwa sektor pertanian menjadi kunci bagi kemajuan desa-desa di Tiongkok. Menurutnya, sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia, menjadi hal penting bagi negaranya untuk memperhatikan sektor pertanian.

“Sejak menjalankan revolusi di bidang pertanian pada tahun 1978, warga desa merasakan penghasilannya terus meningkat,” ungkap Wang.

Menurutnya, kerjasama ekonomi pertanian antara Indonesia dan Tiongkok telah terjain dengan baik. Ia mengatakan, bahwa ekspor kedua negara meningkat. Bahkan dari Indonesia mengalami peningkatan ekspor buah-buahan tropis, buah naga, kopi, dan komoditas lainnya.

Pelatihan Benchmarking di Tiongkok dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Pertanian dan Perdesaan di Tiongkok. Peserta akan mengikuti pelatihan di 4 kota dimulai dari Beijing, Huzhou, Hangzhou, dan Shanghai. Pelatihan akan dilakukan selama 17 hari dari 3 – 18 September 2019, diikuti oleh 26 peserta dari desa dan didampingi oleh 4 pejabat dari Kemendesa serta 2 orang dari Kedutaan Tiongkok di Indonesia.

Sedangkan untuk pelatihan Benchmarking di India dilaksanakan melalui kerjasama dengan kedutaan Besar India di Indonesia dan India Technical Coperation (ITEC). Peserta yang akan mengikuti pelatihan sebanyak 14 orang dari desa dan 4 pejabat pendamping dari Kemendesa yang akan mengikuti pelatihan selama 14 hari yaitu dari tanggal 2 – 15 September 2019 di National Institue of Rural Development, Hyderabad.(rd)

TINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA, dinas pmd lampung gelar rakor

Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Provinsi Lampung dan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2019, di Hotel Horison pada 26/8/19.

Bandar Lampung – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Lampung, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Provinsi Lampung dan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2019 di Hotel Horison pada 25-28 Agustus 2019.

Rakor ini dihadiri oleh seluruh Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Perwakilan Pendamping Desa dan Camat di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung.

Dalam sambutan pembukaan Syaiful Dermawan, Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung menyatakan bahwa Rapat Koordinasi ini digelar untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan P3MD antara satker provinsi, kabupaten, konsultan pendamping provinsi, serta tenaga pendamping profesional desa; menyusun langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan P3MD; menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa; serta menyusun pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut di masing-masing kabupaten.

“Selain itu rakor ini juga untuk memotret progres pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) yang didukung dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas desa melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa.” Terangnya lagi.

I Wayan Gunawan, Kepala Bidang Pemdes dan Kelurahan Dinas PMD Provinsi Lampung menyatakan bahwa melalui Dana Desa Desa-Desa di Provinsi Lampung telah Bangkit dan meningkat statusnya. Melalui Survey Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 ini status desa di Provinsi Lampung meliputi; 8 Desa Mandiri, 249 Desa Maju, 1.638 Desa Berkembang, 520 Desa Tertinggal, dan 20 Desa Sangat Tertinggal.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan desa, maka pada rapat koordinasi ini akan difasilitasi narasumber dari Dinas PMD Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, BPKP Perwakilan Lampung, Dirjen Kementrian Desa,PDTT,dan Konsultan Pendamping Wilayah P3MD Lampung .(red)

TABURA “PELAYANGAN”, WISATA ALAM NAN INDAH

“Taman Bukit Raya   Pelayangan” Desa Pujorahayu – Negerikaton-Pesawaran

Negerikaton. Desa Pujo Rahayu merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Negeri Katon. Desa Pujo Rahayu saat ini terdiri dari 7 dusun dan 19 RT, yang memiliki jarak 6 Km ke arah Kecamatan dan 20 Km ke arah Kabupaten.  Desa Pujo Rahayu mempunyai luas wilayah seluas 407 hektar. Jumlah penduduk di desa Pujo Rahayu mencapai 1.685 jiwa dengan rincian, laki-laki sebanyak 796 jiwa dan perempuan 879 jiwa.

Desa yang memiliki luas lahan pertanian padi seluas 154 Ha, dengan luas lahan padi yang produktif membuat mata pencaharian utama masyarakat desa Pujo Rahayu dan Lahan perkebunan dengan memiliki luas lahan hanya 15 Ha dari luas wilayah 407 Ha. Ternyata menyimpan potensi wisata alam yang bagus. Sebuah bukit yang disebut “Taman Bukit Raya   Pelayangan” cukup menawarkan panorama keindahan alam. Kini menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan kabupaten setempat. Padahal, dahulu lokasi itu sebelumnya hanya menjadi tempat warga mencari kayu dan menanam jagung.

Spotinstagramble seperti perahu dari bambu, area indah berbentuk LOVE di Taman Bukit Raya   Pelayangan (Sumber: : https://www.pictadesk.com/hashtag/pujorahayu )

Dengan sentuhan Badan Usaha Milik Desa Pujorahayu akhirnya  lahan bukit yang memiliki hamparan sekitar tiga hektar ini disulap menjadi pilihan “cerdas” bagi siappaun yang ingin beristirahat menghilangkan penat, sekaligus “selfie” menjepretkan kamera.

Di Taman Bukit Raya  Pelayangan ini kini terbangun pondokan untuk pengunjung bersantai menikmati panorama alam. Bahkan di sini  terdapat spot instagramble seperti perahu dari bambu, area indah berbentuk LOVE berlatar pemandangan alam  yang menghampar indah nan asri. Sawah, pegunungan area permukiman begitu jelas memberikan warna indahnya bukit ini .

Bermula dari ide Kepala Desa Pujorahayu, Apri Budi Hartono 2017 lalu dilanjutkan dengan Inisiasi Jama’ah  antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pemerintahan Desat telah menjadikan Bukit Pelayangan ini menjadi alternative tempat kunjungan wisata bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran pada khususnya dan para wisatawan dari luar Pesawaran.  

Bukit ini mempunyai view yang sangat indah. Selain bisa melihat hamparan sawah  dan deretan gunung yang indah, Di atas bukit ini masyarakat yang menikmati wisata Telaga Gupit dari atas secara langsung dan jelas dari atas Bukit Pelayangan.

Spotinstagramble Sumber: https://www.pictadesk.com/hashtag/pujorahayu

Selain itu pengunjung berdiri di atas Bukit Pelayangan dapat melihat langsung bangunan komplek kantor Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Ke depan, rencananya akan dibangun menara di atas bukit itu. “Adanya menara, dapat melihat suasana Kabupaten; Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Holiday
#pujorahayu
Spotinstagramble Sumber: https://www.pictadesk.com/hashtag/pujorahayu

Bagi yang tertarik ingin merasakan indahnya wisata ala ini, BUMDes Desa Pujo Rahayu telah menentukan  tarif masuk ;  Rp 5.000 per sepeda motor dan mobil Rp 10.000. Cukup Murah Bukan!  Dengan akses jalan ke atas bukit sudah baik dan membuat andenalin naik bagi yang bawa kendaraan bermotor karena kelokannya yang cukup tajam. Anda belum bisa dikatakan penyuka wisata, kalua belum dating di tempat ini.”Segera Datang ke tempat wisata alam ini, anda dijamin ketagihan selfie”. (Red)

P3MD PESAWARAN GELAR IN SERVICE TRAINING “SIPEDE”

Bapak Mohammad Hatta, TAM PSI KPW II Lampung memberikan arahan pada acara In Service Training (IST) Sistem Pembangunan Desa (Sipede) di Kantor Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pesawaran 9/08/2019.

Bernung.Seluruh Pendamping Desa se Kabupaten mengikuti In Service Training (IST) Sistem Pembangunan Desa (Sipede) di Kantor Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pesawaran pada hari Jum’at, 9/08/2019.

IST ini langsung dipandu oleh Tenaga Ahli Madya Pengelolaan sistem Informasi(PSI), Mohammad Hatta dari Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) II P3MD Provinsi Lampung.

Mohammad Hatta menyatakan bahwa aplikasi SIPEDE sejatinya bukan saja digunakan oleh Kementrian Desa saja. Tetapi juga dimanfaatkan oleh kementrian lain dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

“Untuk itu Kami berharap penginputan realisasi penggunaan Dana Desa riil sesuai kondisi riil di desa. beberapa catatan kami, Kabupaten Pesawaran cukup bagus penggunaan aplikasi ini.” Ujarnya lagi.


Aplikasi SIPEDE yang telah dimulai lounchingnya sejak tahun 2017 lalu dapat j difungsikan sebagai pemetaan dalam pemantauan pembangunan Desa dan penggunaan dana desa. Melalui aplikasi ini, secara berkala Menteri Desa akan memantau perkembangan sehingga bisa melakukan tindakan lanjut dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi di desa yang mengalami permasalahan. (red)

ke depan BUMDes harus Jadi Perusahaan ‘Big Data’

Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia

Jakarta- Dalam diskusi bertajuk “Kemandirian Teknologi Revolusi Industri 4.0 Indonesia” di Jakarta, Sabtu. 4/8/2019 Budiman Sudjatmiko berharap agar orang desa memiliki kesadaran teknologi, kesadaran entrepreneurship (kewirausahaan).

Menurut Budiman, bahwa perkembangan teknologi akan sangat membantu desa tumbuh dan mendukung roda perekonomian. Pendanaan pun, lanjut dia, bukan lagi masalah karena sudah tersedianya dana desa. Dana desa yang digelontorkan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia agar siap menghadapi revolusi industri 4.0.

“Jadi dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia supaya bisa memberikan vokasional untuk bisa mengejar ketertinggalan teknologi. Sayangnya, lanjut Budiman, separuh dari sumber daya manusia berpengalaman justru berada di luar negeri atau berada di kota. Padahal, dibanding mereka mengabdi kepada perusahaan besar, akan lebih baik jika mereka kembali ke desa dan membangun desa.” ujar Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia ini.

“Karena itu pertama kita harus panggil ulang sumber daya manusia Indonesia ini, minimal pulangkan ilmu. Mereka punya koneksi dengan komunitas (desa karena dulu berasal dari desa), maka kembangkan SMK, BLK (Balai Latihan Kerja) dan merevitalisasi BUMDes,” tuturnya lagi.

Pun Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menilai secara keseluruhan, sumber daya manusia belum siap menghadapi revolusi industri 4.0. Pasalnya, sumber daya manusia juga meliputi masyarakat di desa yang saat ini belum siap menghadapi perubahan teknologi.

“Karena semua diambil teknologi, dijalankan teknologi, SDM sudah siap atau belum? Kalau banyak yang tidak bekerja karena teknologi, pemerintah sudah siapkan upaya belum? Ini jadi tantangan!
Untuk itu pemerintah harus terus mempersiapkan masyarakat agar bisa menghadapi industri 4.0.” harapnya lagi. 

MENDES ; Periode II Jokowi, Dana Desa Naik Jadi Rp 400 Triiliun

Bapak Eko Putro Sandjojo , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jakarta – Dana desa merupakan salah satu program yang digagas pemerintahan Jokowi. Kala pertama kali diluncurkan pada 2015, alokasi dana desa hanya sebesar Rp 20,67 triliun. Angka itu naik menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun pada masing-masing 2017 dan 2018. Adapun pada 2019, anggaran dana desa naik menjadi Rp 70 triliun.

Eko Putro Sandjojo , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatakan alokasi dana desa akan ditingkatkan hingga Rp 400 triliun untuk pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Wdodo atau Jokowi.

“Lima tahun ke depan akan dinaikkan dari Rp 257 triliun jadi Rp 400 triliun, per lima tahun,” kata Eko di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Eko mengatakan, dana desa perlu dilanjutkan karena memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam empat tahun terakhir, kata dia, dana desa yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur kini berdampak pada pengurangan stunting, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Eko, program dana desa bahkan menjadi contoh model di sejumlah negara sahabat, seperti Nigeria, Malaysia, dan Mozambik.

Untuk periode kedua Jokowi, Eko menuturkan bahwa dana desa nantinya diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi. “Sudah banyak BUMDes yang berhasil, tentunya bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya, dan ini jadi pemberdayaan SDM,” ujarnya.

di bawah kepemimpinan dendi-eriawan status desa se-pesawaran melejit naik

Gedongtataan. Kurun waktu tiga tahun Kepemimpinan Pasangan Bupati Dendi Ramadhona dan Eriawan, sejumlah kemajuan nampak dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Khususnya masyarakat di Perdesaan.

M.Zuriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran menyampaikan bahwa dari data partisipatif yang dihimpun melalui kegiatan Indeks Desa Membangun (IDM) , sejumlah kenaikan status desa dapat dilihat perubahannya setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesawaran tahun 2018 yang mengalami peningkatan di tahun 2019.

Di Kabupaten Pesawaran status Desa Mandiri tahun 2018 sejumlah 1 desa meningkat menjadi 3 desa di tahun 2019 atau Naik sebesar 200 persen, Desa Maju di tahun 2018 sebanyak 6 desa dan meningkat menjadi 12 desa di tahun 2019, Desa berkembang ditahun 2018 sebanyak 83 desa meningkat menjadi 118 desa ditahun 2019, dan status desa tertinggal 2018 sebanyak 54 desa dan menurun menjadi 11 desa ditahun 2019. Khusus Kabupaten Pesawaran tidak ada desa yang masuk kategori Status Desa sangat tertinggal .” Tegasnya lagi.

Berkas verifikasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Dalam perkembangan desa  hal ini merupakan capaian yang sangat baik untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran. Ini menunjukkan bahwa program kerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung .

Selain efek dari Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015, keberhasilan dalam peningkatan status desa ini juga tidak luput dari dilaksanakannya Program Gerakan Desa Ikut sejahtera (GADIS) oleh Bupati Pesawaran dengan mensupport desa berupa Dana Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp.100 Juta per desa sejak tahun 2017 yang lalu.

Nina Citra Ivana, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar(PSD) Kabupaten Pesawaran menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pendamping Desa, khususnya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang secara aktif bersama sekretaris desa melakuka kegiatan survey dan penginputan data IDM di seluruh Desa di Kabupaten Pesawaran tahun 2019 ini.

GUBERNUR LAMPUNG BERHARAP DESA WATES WAY RATAI JUARA NASIONAL

Pemaparan Kepala Desa Wates Way Ratai di Depan Tim Juri Nasional (23/07/19)

Way Ratai. Tahun 2019 ini kembali Provinsi Lampung melahirkan desa berprestasi tingkat Regional Sumatera. Setelah melalui proses panjang akhirnya Desa Wates Way Ratai Kabupaten Pesawaran akhirnya mewakili Provinsi Lampung dalam ajang bergengsi penilaian lomba Desa Tingkat Regional I Wilayah Sumatera yang acara penilaiannya dilaksanakan di desa Wates kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran, Selasa (23/7/2019)

Gubernur Lampung dalam sambutannya yang dibacakan oleh
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Irwan S.Marpaung menyampaikan bahwa Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini adalah salah satu desa terbaik di Provinsi Lampung yang tahun 2019 ini menjadi Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi. Tentu saja desa ini mempunyai keunggulan, inovasi dan potensi yang besar, yang unik, seperti desa-desa pendahulunya Desa Hanura dan Desa Gunung Rejo yang telah menjadi juara 1 dalam Lomba Desa Tingkat Nasional Regional Sumatera pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu.

“Dan prestasi ini juga yang akan kami pertahankan untuk dapat diraih pada lomba desa Tingkat Nasional tahun ini. Kami meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kecamatan Way Ratai dan Pemerintah Desa Wates Way Ratai telah melakukan yang terbaik selama rangkaian pelaksanaan Lomba Desa ini mulai dari tahap evaluasi diri, lomba desa tingkat kecamatan, lomba desa tingkat kabupaten, lomba desa tingkat provinsi dan muaranya pada lomba desa tingkat nasional ini.” Tegasnya lagi.

Demikian Juga Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona,K.ST menyampaikan bahwa Desa Wates merupakan salah satu desa unggulan, karena pemerintah desa sudah menerapkan pelayanan-pelayanan jemput bola ditengah masyarakat, pelayanan kesehatan, call center, Garda, Waterboom, tempat wisata Sentul Jaya Air Terjun, taman anggrek dan yang paling utama warganya Guyub dan sistem sistem kemasyarakatan berjalan dengan baik tentunya itu yang menjadi nilai tambah dan inovasi yang bisa kami kumpulkan ditingkat nasional.

” Saya sampaikan ucapan terima kepada seluruh pihak yang telah mendukung adanya lomba Desa ini. Semoga harapan Kita agar Desa Wates Way Ratai menjadi yang pertama dapat terwujud.”Ujarnya menambahkan.

Kemajuan desa di Provinsi Lampung ini mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Gubernur sesuai dengan Visi Misi Beliau “Mewujudkan Masyarakat Lampung Berjaya’ , maka Pemerintah Provinsi Lampung akan meluncurkan program Smart Village  menjadikan desa yang cerdas dan pintar dengan berbasis pada penggunaan teknologi informasi dengan meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, memfasilitasi digitalisasi administrasi desa, e-participation yaitu melibatkan masyarakat  hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan aplikasi.

Dengan demikian desa akan mampu melaksanakan proses: penyelenggaraan Pemerintahan desa, Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan informasi dan teknologi.

Jaya Desa Wates Way Ratai, Jaya Kabupaten Pesawaran, menuju Masyarakat Lampung yang Berjaya. (red)

PROGRAM INOVASI DESA MAMPU MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI DESA

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) M. Fachri dalam sambutannya pada
Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Bombana, Kamis (18/07/ 2019)

Bombana.Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) M. Fachri, atas nama Dirjen PPMD mengatakan, Dana Desa yang telah diterima oleh Desa selama 4 (Empat) Tahun ini talah mampu menekan angka kemiskinan di desa sekitar 9,41 % sesuai rilis terbaru dari BPS. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar para kepala desa layak diberikan reward atas keberhasilan yang telah diraih selama ini.

“Bagi desa yg bisa menurunkan angka kemiskinan di desa maka layak diberikan reword antara lain melalui Program Inovasi Desa. Sebab, program ini dinilai strategis untuk memacu peningkatan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan produktif”, kata Fachri.

Demikian rilis yang disampaikan ke Media dalam rangka kegiatan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Bombana, Kamis (18/07/ 2019).

Direktur mencontohkan, lapangan Sakti Lodaya di Tasikmalaya yang mampu menggerakkan dan menghadirkan kekuatan ekonomi bagi Desa. Masyarakat di sekitar lapangan tersebut terbukti melaksanakan aktivitas ekonomi mereka, seperti berjualan dan parkir yang dikelola oleh Bumdes.

Fachri berharap agar tahun depan sudah terbangun sistem pengelolaan dan pertukaran pengetahuan dan inovasi secara digital sehingga mudah di akses oleh pelaku pembangunan di desa, mulai dari pendokumentasian pengetahuan dan inovasi desa (capturing), penyebaran dan pertukaran pengetahuan hingga replikasi aspek inovasinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa, Sulawesi Tenggara Tasman mengakui, dengan anggaran sebesar 12,2 M yg masuk ke Sulawesi Tenggara untuk kegiatan Inovasi Desa tersebut ternyata mampu menciptakan kompetisi positif dan kreatif dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa. Bursa inovasi Desa diharapkan menjadi wahana pembelajaran bagi semua pihak sehingga lebih mampu meningkatkan kreatifitas dan inovasi di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam agenda tersebut perwakilan Kemenko PMK, Rudi, perwakilan dari World bank Bambang Soetono, Bupati Bombana H. Tafdil, perwakilan dari Konsultan Nasional P3MD dan PID. Adapun pesera yang hadir terdiri dari 8 Kecamatan dan 40 Desa untuk cluster II dan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Rumbia, Rarowatu, Mataleo, Rarowatu Utara, Rumbia Tengah, Kep Masaloka Raya, Lantari Jaya dan Matausu.
(Rilis)