LK 21 BERMITRA DENGAN TPID DALAM KEGIATAN REPLIKASI

DSCF6240
LK21 bersama TPID Punduh Pidada dalam kegiatan replikasi inovasi desa (29-30/12)

Punduh Pidada. Dua kecamatan (Marga Punduh dan Punduh Pidada) melaksanakan kegiatan Replikasi Program Inovasi Desa (PID) dengan menggunakan peran Lembaga Konservasi 21 (LK21) sebagai lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa(P2KTD) Kabupaten Pesawaran tahun 2018 melalui Pelatihan yang dilaksanakan di Punduh Pidada pada tanggal 29–30 Desember 2018.

Tim Pelatih kegiatan ini adalah Ir. Edy Karizal selaku Direktur Eksekutif, Ir. Almuhery (Kordinator Program), Kadar Pramukti, SE, MM,  Sulastri Mytriawati, Amd. Serta Irwansyah sebagai Fotografer dan Dokumentasi.

Sekretaris Kecamatan Punduh Pidada, Usep Abdussomad dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa melalui kegiatan pelatihan untuk replikasi 2018 ini agar dijadikan momen tumbuh dan berkembangnya  semangat kemandirian desa dalam membangun desa.

DSCF6277
Direktor Ekskutif LK21Edy Karizal, memberikan paparan terkait pengelolaan hutan mangrove

Menurut Edy Karizal, Direktur LK 21 kegiatan ini diawali pertemuan konsolidasi antara LK21 sebagai P2KTD dengan TPID Kecamatan Marga punduh dan beberapa wakil masyarakat tanggal 22 Desember 2018.

“Pada  saat itulah didiskusikan mekanisme pelatihan dan materi kegiatan replikasi tahun 2018 serta need assesment yang berkaitan penguatan kapasitas pelaku BUMDes dan potensi dan masalah desa lainnya di dua kecamatan ini”.tegasnya.

Pada hari pertama disampaikan materi beberapa hal diantaranya Sekilas tentang LK21, Review tentang BUMDes, Perencanaan usaha melalui teknik PRA (Participatory Rural Appraisal), Analisa Usaha, dan Pembukuan.  Materi lainnya adalah kaitan dengan materi utama replikasi yaitu Konservasi mangrove, pemanfaatan wisata dan juga pengolahan hasil buah mangrove untuk Kecamatan Marga Punduh dan materi replikasi untuk Kecamatan Punduh Pidada yaitu Pemanfaatan batang pisang sebagai potensi usaha, pemanfaatan aliran sungai sebagai potensi wisata desa, dan pemanfaatan biota laut untuk wisata.

Pada tanggal 30 dilakukan kunjungan lapangan langsung tentang potensi mangrove dan juga potensi sungai di Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada.

Almuhery Ali Paksi, Koordinator Program LK21 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan ini LK21 juga membuat film dokumentasi kegiatan dan potensi desa di 2 kecamatan tersebut sebagai bahan untuk promosi dan juga dokumentasi potensi desa di kecamatan Marga Punduh dan Punduh Pidada. (ra)

EVALUASI PROGRES PENDAMPINGAN PENDAMPING ADAKAN RAPAT

IMG-20181230-WA0008

Gedongtataan. Sabtu (29/12) Seluruh Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Pesawaran melaksanakan Rapat Koordinasi di sekretariat Pendamping Kebagusan Gedongtataan.

Agenda yang dibahas adalah progres Program Inovasi Desa(PID), Progres Penyerapan Dana Desa tahun 2018 dan peneguhan kembali komitmen pendamping pada tahun 2018.

IMG-20181230-WA0014

Acara langsung dipimpin oleh Tim Tenaga Ahli Kabupaten P3MD yang terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa(TA.PMD), Tenaga Ahli Infrastruktir Desa(TA.ID), Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TA.PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa(TA.PED), Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna(TA.TTG), dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar(TA.PSD).

IMG-20181229-WA0013
Abdi Timur Tenaga Ahli Infrastruktur desa P3MD Kab.Pesawaran

Abdi Timur, TA.ID menyatakan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, laporan penggunaan DD tahun 2018 belum 100 persen diinput, baik kegiatan sarana prasarana ataupun kegiatan non sarana dan pra sarana.

“Kami berharap beberapa hari ke depan seluruh pendamping di Kabupaten Pesawaran ini dapat segera menginput laporan penggunaan riil  sesuai dengan kondisi di lapangan”. Ujarnya lagi.

YD.Wulandari, TA PED menyampaikan bahwa untuk Kegiatan PID jadwal yang sudah terkumpul di sekretariat Pendamping Profesional adalah semua akan selesai melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban maksimal tanggal 31 Desember 2018 ini.

“Dari laporan yang diterima dari seluruh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) bahwa tidak ada pengembalian DOK ke Kas Negara”. Jelasnya.

Terkait persiapan pendampingan tahun 2019 ke depan, seluruh Pendamping menyatakan siap meningkatkan kinerja pendampingan.

Bustamil Pendamping Desa Kecamatan Padang Cermin menyatakan bahwa dinamika di lapangan telah mengajarkan banyak hal akan memicu semangat kami. (ra)

DINAS PMD LAMPUNG SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN TSUNAMI

pmdprov1
Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung bersama rombongan dalam penyerahan bantuan kemanusian korban terdampak bencana tsunami selat sunda

KALIANDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Lampung mengirimkan bantuan kepada korban terdampak bencana tsunami di pesisir Lampung Selatan, Jum’at, 28 Desember 2018.

Penyerahan bantuan langsung dikomandoi oleh Kepala DPMD Lampung, Drs.Yuda Setiawan,MM di Posko Utama Rumah Dinas Bupati, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.  Beberapa personel yang mendampingi beliau antara lain Ketua Dharma Wanita Persatuan DPMD Prov. Lampung (Chintia Pandanwangi), Sekretaris (Sifa Aini, S.Sos., M.M.) Kabid Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat (Dra. Yulia Megaria, M.Si.), Kabid Pemerintahan Desa/ Kelurahan (I Wayan Gunawan, S.E.) Kasubbag Perencanaan (M. Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si.),dan Kasie. Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa (Helda Destiyana, S.H.)

IMG-20181228-WA0007
Rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Kab. Lamsel Ir. Fredy, M.M

Rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Kab. Lamsel Ir. Fredy, M.M. Bantuan yang disalurkan dihimpun dari berbagai pihak yakni DPMD Prov. Lampung dan Dharma Wanita Persatuan, P3MD serta berbagai donatur.

Bantuan yang diserahterimakan berupa delapan belas paket bantuan yaitu:Pakaian layak pakai, mainan anak, mi instan, air mineral, pampers,pembalut wanita, alat mandi, pakaian bayi, bedak dan minyak bayi, sandal jepit, tikar, handuk, sajadah, sarden, selimut, alat sholat, makanan bayi dan makanan anak-anak.

IMG-20181228-WA0016
Penyerahan Bantuan Dinas PMD Provinsi Lampung oleh Kepala Dinas, Drs.Yuda Setiawan,MM kepada Thomas Amrico (Kadisdik Lamsel) di Rumah dinas Bupati Lampung Selatan (28/12/18)

Kepala DPMD Lampung, Yuda Setiawan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan korban terdampak tsunami.

“Semoga bantuan ini dapat mendukung upaya pemulihan kondisi pasca tsunami di Pesisir Lampung untuk warga yang terdampak bencana. “Terangnya.

Pada Sabtu, 22 Desember 2018 malam gelombang tsunami yang menerjang kawasan pesisir Lampung Selatan menyisakan duka mendalam bagi masyarakat di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Rajabasa dan Kalianda. Banyak warga yang tidak hanya kehilangan anggota keluarganya, tetapi juga kehilangan rumah mereka yang luluh lantak diterjang gelombang tsunami.

Info terakhir korban terdampak tsunami di pesisir Lampung Selatan sampai Jumat, 28 Desember 2018 pagi sudah mencapai 116 orang.(ra)

PENDAMPING DESA LAMPUNG PEDULI KORBAN TERDAMPAK TSUNAMI

IMG-20181228-WA0005
Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung bersama tim Pendamping Desa dalam penyerahan bantuan kemanusiaan korban terdampak tsunami selat sunda di Rumdis Bupati Lampung Selatan (28/12/18)

KALIANDA -, Jum’at, 28 Desember 2018 Pendamping Desa Provinsi Lampung menyampaikan bantuan kepada korban terdampak Tsunami di Selat sunda, khususnya pesisir lampung Selatan.

Bantuan  Pendamping Desa Provinsi Lampung langsung diberikan  ke posko-posko bencana  di Desa Banding, Desa Sukaraja, Desa Way Muli, Desa Way Muli Timur dan Desa Totoharjo Kecamatan Rajabasa

Bantuan yang diberikan oleh Pendamping Desa Provinsi Lampung berupa selimut, terpal, kompor gas, karpet, pakaian, susu dan makanan bagi balita.

Koordinator Program P3MD, Mashuri menyatakan bahwa pemberian bantuan ini adalah wujud kepedulian seluruh pendamping desa di Provinsi Lampung pada bencana yang melanda pesisir Lampung ini.

“Bantuan yang kami berikan ini adalah bantuan awal. Ke depan akan kami kirimkan lagi bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa terdampak tsunami. Mewakili Keluarga Besar Pendamping Desa, Saya turut berdukacita yang mendalam atas bencana yang terjadi”. Ujarnya terharu.(ra)

Pendamping Desa Kemendes PDTT Peduli Bencana Banten dan Lampung

bantuan pendamping1
Tim Pendamping Profesional P3MD dalam penyerahan bantuan pasca Tsunami Selat Sunda di Desa Pulau Legundi Pesawaran(26/12)

Legundi. Rabu (26/12) Tim Pendamping Desa dari Kemendes,PDTT, KPW Lampung, Tenaga Ahli P3MD Pesawaran serta Pendamping Desa Kecamatan Punduh Pidada menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

WhatsApp Image 2018-12-26 at 21.40.13

Choiril Akbar Konsultan Nasional P3MD menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan sumbangan dari seluruh Pendamping Profesional Indonesia guna pemberian bantuan kemanusiaan apabila terjadi bencana dan sejenisnya.

“Di Provinsi Lampung selain Pulau Legundi Pesawaran, Tim Pendamping Desa juga turun di Lampung Selatan dan Tanggamus yang terkena dampak tsunami beberapa hari yang lalu”. ujarnya.

LEGUNDI2

Ahmad Zulkhoidir, Kepala Desa Pulau Legundi mengucapkan terimakasih kepada Bapak Menteri Desa,PDTT atas bantuan yang diberikan. semoga dapat meringankan beban yang menimpa warganya.

legundi3

Pulau Legundi adalah salah satu desa yang terdampak terjangan tsunami selat sunda pada sabtu (22/12) yang lalu. (ra)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_ANDnwyMY

P2KTD Siap Tingkatkan Kapasitas SDM PAUD

IMG-20181221-WA0004
Diskusi P2KTD,TPID,Tenaga Ahli P3MD dan PAUD di Desa Kota Jawa dan Padang Cermin Kec.Way Khilau beberapa saat lalu

Gedongtataan.  Setelah melakukan Need Assesment  beberapa saat yang lalu (19/12) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Padang Cermin dan Kuto Jawa Kecamatan Way Khilau, Komunitas Dongeng Dakocan sebagai Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa(P2KTD)  Kabupaten Pesawaran siap bermitra dengan Desa melalui Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Way Khilau dalam peningkatan Kapasitas SDM PAUD.

Tim yang telah melakukan  Need Assesment adalah Tim Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Tenaga Ahli Kabupaten P3MD, TPID Kecamatan Way Khilau,Pendamping Desa dan Komunitas Dongeng Dakocan sebagai P2KTD.

IMG-20181221-WA0006
Koordinator Komunitas Dongeng Dakocan,Ivan Sumantri Bonang

Koordinator Komunitas Dongeng Dakocan, Ivan Sumantri Bonang menyatakan bahwa perlu dilakukan beberapa kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas para pengelola, guru dan orangtua PAUD agar pelayanan dasar pendidikan anak usia dini terstandarisasi.

“Kegiatan haruslah diarahkan kepada empat pihak, yaitu guru sebagai pendidik, pengelola sebagai penyelengara pendidikan, orangtua sebagai mitra dari PAUD, dan Desa (Perangkat Desa dan Bunda PAUD Desa) sebagai pemangku kepentingan pengembangan PAUD di desa”. jelasnya lagi.

wulan
YD.Wulandari, Tenaga Ahli PED Pesawaran

YD.Wulandari, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa menjelaskan secara umum kebutuhan dari dua desa ini terkait PAUD adalah:

  1. Para pengelola, guru, orangtua, dan pihak desa membutuhkan pemahaman tentang PAUD secara komprehensif.
  2. Para pengelola PAUD membutuhkan keterampilan untuk mengelola lembaganya terutama tentang membangun jaringan dengan stakeholder baik di lokal maupun tingkat provinsi.
  3. Para guru membutuhkan keterampilan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran di PAUD.
  4. Para guru, orang tua, dan penyelenggara desa membutuhkan pemahaman parenting skills (pengasuhan) yang meliputi aspek-aspek tumbuh kembang anak (fisik, bahasa, sosial emosional, dan lainnya) dan perlakuan (pola asuh) tertentu yang harus diberikan sesuai dengan usianya.
  5. Para orangtua dan guru membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang nilai-nilai universal dan keterampilan pola komunikasi yang ramah kepada anak-anak.
  6. Para orangtua dan guru membutuhkan keterampilan tentang komunikasi dengan cara yang lebih spesifik (tepat cara dan waktu).

“Hasil diskusi kami dengan P2KTD, perlu program yang terstruktur dan terukur dalam penanganan masalah PAUD di dua desa ini, yaitu Program Pengembangan Kapasitas SDM PAUD untuk Pengelola, Guru, Orangtua, dan Perangkat Desa”. Tegasnya.(ra)

 

Risalah Desa sebagai Entitas Masyarakat Berpemerintahan

Oleh: Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

lendi1Pembuktian atas tata kelola desa dengan 2 kementerian (Kemendagri dan Kemendes) 4 tahun terakhir merupakan kajian menarik. Tetapi sebelum itu, akan lebih menarik kalau kita melihat spektrum pemikiran dan tafsir atas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagaimana dimaksud UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebelum itu, juga kita melihat bahwa mendalami desa tidak hanya pada aspek administratif membawa pemikiran pada persoalan kehidupan riil di desa. Tentang lapangan kerja, modal, produksi, pasar, dan bagaimana ekonomi berputar di desa. Pada bagian lain, kepemilikan aset oleh desa yang diharapkan berujung pada modal ekonomi politik yang bisa bermanfaat bagi rakyat banyak di desa. Termasuk soal ketersediaan serta akses terhadap sarana dan prasarana sosial dasar.

Oleh karena itu, model pendekatan konsolidasi perencanaan dan penganggaran desa menentukan pemecahan kongkrit dari aspek strategis desa ini. Persoalan desa tidak bisa hanya disikapi pada kebutuhan layanan administratif. Dari sini diskusi yg lebih mendasar tentang kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum bermula.

Dualitas desa sebagai entitas pemerintahan dan sebagai kesatuan masyarakat hukum, menampilkan tanda format otonomi desa akan seperti apa. UU Desa telah menempatkan desa menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus kesatuan masyarakat yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Dualitas desa dalam kesatuan ini, menempatkan kedudukan desa bersifat unik. Pada bagian lain, kedudukan desa juga terkait dengan peran, kapasitas dan dukungan kebijakan.

Posisi dan kedudukan desa terhadap masyarakat bersifat pemenuhan kewajiban dan tangung jawab, sedangkan terhadap negara bersifat hak-hak yang seharusnya diterima. Pada kenyataannya beragam tafsir atas kedudukan desa menjadi kunci perlakuan negara terhadap desa. Desa dengan kewenangan yang dimiliki bukan berarti sebagai hilangnya kewajiban dan tanggung jawab negara kepada desa. Hal ini menjadi karakter (penjiwaan) UU Desa dalam bentuk-bentuk pengakuan, kewenangan, regulasi, dana, dan dukungan program/kegiatan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat diakui dan dihormati dalam bentuk, hak serta kewenangan asal usul, seperti Nagari di Sumatera Barat, Lembang di Tana Toraja, Kuwu di Cirobon, Desa Pakereman di Bali dan Kampung di Papua serta lain-lain tempat. Pengakuan Negara tersebut diwujudkan dalam bentuk hak asal usul desa dan dalam bentuk kewenangan desa sebagai kewenangan berdasarkan asal usul.

Selain itu, desa diberikan kewenangan oleh negara dalam bentuk Kewenangan Desa berskala lokal. Dua kewenangan ini menegaskan pengakuan negara terhadap desa sebagai bentuk, pranata yang masih berjalan (rekognisi) dan pengakuan negara terhadap kapasitas desa dalam mengelola urusan-urusan pembangunan dan pemberdayaan (subsidiari).

Sumber kewenangan desa menjadi kunci, dalam kadar dan derajat otonomi, serta desa dalam layanan administratif, seharusnya menjadi pemicu pemikiran dan tindakan dinamis desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berarti komunitas sebagai subjek yang berpemerintahan. Oleh karena itu, desa adalah subjek hukum, yang direpresentasikan melalui kepala desa.

Dalam pemerintahan desa, terkandung muatan masyarakat dan kepentingan masyarakat, demikian juga sebaliknya. Dalam mindset kepala desa, perangkat desa dan masyarakat, soal-soal partisipasi, desa inklusi dan akses masyarakat ini mesti tuntas agar persoalan ini tidak menggaris kepentingan yang terpecah-pecah. Benar, bahwa setiap kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang dipertemukan melalui musyawarah, akan tetapi dalam musyawarah desa juga, kekuatan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga mesti berhasil merumuskan ‘kepentingan bersama/common interest’ sebagai bukti komunitas yang hidup dan aktif.

Oleh karenanya, merumuskan aturan dengan menjadikan UU Desa sebagai konsideran, membawa konsekuensi logis ketaatan terhadap terminologi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Kecenderungan komunitas desa yang makin terbuka, membawa desa pada pilihan konsensus baru pada tingkat lokal sebagai pilihan dan keputusan partisipatif yang layak dihargai. Setiap pilihan membawa konsekuensi pada kewenangan dan anggaran desa, tetapi yang lebih penting, negara telah membangun relasi yang dewasa dengan desa.

Dalam relasi ini, tahapan hubungan bersifat dinamis dan direncanakan dengan matang termasuk menggunakan berbagai ukuran. Termasuk Inovasi Desa. **

P2KTD Pesawaran Turun Ke Desa

IMG-20181219-WA0036
P2KTD di lokasi destinasi wisata Desa Kertasana Kedondong (19/12)

Gedongtataan. Rabu, (19/12) Tim Inovasi Kabupaten(TIK), Tim Tenaga Ahli P3MD, dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa(P2KTD) Pesawaran melakukan kegiatan persiapan untuk fasilitasi Desa dalam kegiatan pembangunan desa tahun 2018 dan persiapan tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan di Kantor TA P3MD Pesawaran dan dilanjutkan ke desa-desa dampingan.

Kepala sekretariat TIK Pesawaran, Rendi Ahades menyatakan bahwa kegiatan hari ini melibatkan P2KTD dengan spesialisasi bidang Infrastruktur Desa, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2018 ini kegiatan desa yang difasilitasi P2KTD adalah Kegiatan Infrastruktur Desa, kegiatan PAUD dan Kegiatan Wisata Mangrove. Kegiatan Infrastruktur Desa yang difasilitasi adalah penyusunan site plan destinasi wisata di desa Kertasana Kecamatan Kedondong, Kegiatan PAUD di Desa di Kecamatan Way Khilau, dan Pengembangan Wisata Mangrove di Kecamatan Marga Punduh.

Terkait pengembangan kualitas PAUD, Kooordinator Komunitas Dongeng Dakocan, Ivan Sumantri Bonang, P2KTD Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa Pendidikan Usia Dini adalah ujung tombak bagi terciptanya generasi emas Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Demikian juga Arif Hidayat, dari CV Razahkta, P2KTD Infrastruktur akan membantu desa terkait site plane pengembangan destinasi wisata di Desa Kertasana Kedondong.

“Kami akan segera cek lokasi untuk melihat kondisi aktual rencana area yang akan dijadikan wisata di Desa Kertasana”. ujarnya lagi.

YD.Wulandari, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa menjelaskan bahwa keberadaan P2KTD diharapkan akan mengakselerasi pembangunan di desa. walaupun tidak semua P2KTD di Pesawaran dimanfaatkan di Kabupaten Pesawaran tahun ini.

“Tahun ini memang tidak semua desa memanfaatkan P2KTD, tetapi paling tidak dimulai dari tiga desa akan menjadi contoh baik bagi desa-desa dalam bermitra dengan P2KTD pada tahun depan.” tegasnya lagi. (ra)

 

 

1100 BPD SE-PESAWARAN DIAMBIL SUMPAH JANJI

Gedongtataan – Senin(17/12) 1100 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran mengikuti prosesi pengambilan Pengambilan Sumpah  di Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

dendibpd
Prosesi Pengambilan Janji / sumpah angguta BPD se Kabupaten Pesawaran oleh Bupati Pesawran, H.Dendi Ramadhona,K,ST (17/12)

Dalam sambutannya Bupati Pesawaran Dendi Romadhona menghimbau  seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran tahun 2018 yang baru saja dilantik, agar dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah. BPD bersama dengan kepala desa berfungsi menetapkan regulasi desa dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.” tegasnya.

Secara umum BPD mempunyai kewenangan yaitu, membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan juga membentuk panitia pemilihan kepala desa.(r)