Category Archives: ATURAN MAIN

ATURAN MAIN PELAKSANAAN PID 2018

aturan pelaksanaan dana desa tahun 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan stunting terintegrasi

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap,Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian Dana Bagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Retribusi daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencapaian Sanitasi

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Bahari

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kabupaten Pesawaran

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Program GADIS Ke Desa

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa

surat bupati pesawaran tentang penanganan covid di desa

Cegah Virus Corona, Pemkab Berikan Tugas Sekolah Kepada Siswa ...

Surat  Nomor :440/1831/IV.15/2020 tanggal 5 April 2020 tentang BLT Dana Desa, 

Surat Edaran Bupati Pesawaran yang tertuang pada Surat  Nomor 440/1530/IV.15/III/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Surat Edaran Bupati Pesawaran yang tertuang pada Surat  Nomor 440/1300/I.2/III/2020 tentang Percepatan Penanganan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19

ATURAN MAIN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 AKHIRNYA TERBIT

Jakarta. Pada tanggal 5 September 2019 akhirnya Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transamigrasi mengeluarkan Peraturan terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan ini termaktub pada Permendesa,PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan ini disusun dalam rangka Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memberi acuan kepada ; Pertama, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa; Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan Ketiga, Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pada tahun 2020 nanti Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dengan maksud harus memberikan manfaat sebesar- sesarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada
data IDM. Data IDM digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Terkait dengan Prioritas, Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.


Alokasi Afirmasi Dana Desa akan diberikan kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (red)

Silahkan Download :