Category Archives: GAGASAN

Koreksi diri sendiri dan jangan berlindung dalam kata bahasa bijak

Oleh : Ahmad Muslimin

Harta Ahmad Muslimin Berasal dari Batu Akik – Harian Fokus

Koreksi diri sendiri dan jangan menipu diri sendiri dengan pembenaran serta berlindung dalam kata bahasa bijak.

Alam semesta beserta isinya telah di ciptakanNYA dengan aneka fasilitas yang dapat dimanfaatkan, di nikmati, di pelajari dan di perdayakan serta di proses untuk keberlangsungan hidup dalam berkehidupan secara berkelanjutan dengan menitik beratkan pada keseimbangan di semua lini.

Kemudian Dari masa ke masa sampai di kemudian hari massa berubah dan terus berubah manusia memimpin; dirinya sendiri, keluarga, kelompok, organisasi, dusun, daerah, wilayah, bangsa dan negara dengan segala resiko, kewajiban, kearifan, kebijakan dan dialektika.

Kini kita hidup dari massa pandemi Covid-19 ke massa transisi tatanan kehidupan baru yang lahirkan culture baru dan mempercepat gerak era digitalisasi. Namun demikian aktivitas offline tidak dapat tergantikan penuh oleh aktivitas online. Karna ada kata “BEDA” yang sangat riil terjadi di belahan muka bumi manapun. Karna ada perbedaan tersebut menyatukan gerak pikir dan dinamisasi harmoni di tiap ruang dan waktu.
Namun yang paling tampak tentang beda adalah antara yang di ucapkan manusia dan apa yang di praktekannya.

Lalu senyampang kita berandai-andai sedang hidup pada era tahun 1900.
Dan membayangkan Ketika kita berusia 14 tahun, Perang Dunia I dimulai dan berakhir ketika berusia 18 tahun dengan 22 juta orang meninggal dunia dengan jenazah sulit di kenali sehingga harus di kubur massal dalam 1 lubang dalam.
Setelah seolah merasa hidup di massa Perang Dunia I berakhir, maka kita seolah hidup pada tahun 1918 – 1920 yang pada masa ini terjadi pandemi global wabah flu Spanyol yang menewaskan sekitar 100 juta orang. Lebih dahsyat dari akibat penyakit COVID-19 yang kini telah menguras aneka energi sampai dengan negara-negara telah ada yang masuk ke jurang resesi ekonomi karna tidak ada keseimbangan dalam kebijakan.

Kemudian kita bayangkan masih berusia 29 tahun, kita selamat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan jatuhnya Bursa Efek New York, yang menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kelaparan dan kita hanya jadi penonton dan penikmat mereka yang mau berjuang tanpa pamrih.
Terus saat kita berusia 33 tahun, para Nazi berkuasa, terjadi pembantaian umat manusia yang diperkirakan menewaskan 17 juta orang termasuk diantaranya dalam Holocaust 6 juta orang Yahudi mati.
Dan kembali kita hanya jadi penonton plus pengadu nasib dari manusia ke manusia tanpa berjuang untuk sebauh perubahan. Dan gerakan plus adu-mengadu di tingakahi dengan harapan nasib diri kita sendiri jadi lebih baik dan mendapatkan anugerah dari manusia yang menerima pengaduan kita.
Dan bermimpi Ketika Anda berusia 39 , Perang Dunia II dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 45 tahun dengan 60 juta orang meninggal. Tanpa kita berpikir untuk berbuat apapun. Sampai dengan bayangkan ketika kita berusia 52 tahun, Perang Korea dimulai. Semua jadi lebih baik tanpa kita harus berbuat apapun.
So… berpikir Ketika kita berusia 64 tahun, Perang Vietnam dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 75 tahun. Dengan kita mendapatkan karuniaNYA yang sangat banyak tanpa perlu melakukan hal sekecil apapun yang minimal untuk kemajuan orang di sekitar kita.

Maka please DECH Kita yang lahir diatas tahun 1970 jangan berpikir bahwa kakek-nenek kita tidak tahu dan tidak merasakan betapa sulitnya kehidupan yang sedang kita hadapi saat di lantak keluarga Corona virus. Karna kondisi kehidupan mereka jauh lebih sulit dari pada saat dan telah selamat dari beberapa perang, bencana dan pandemi wabah penyakit yang lebih mematikan dari COVID-19. Mari kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama dan berjuang bersama untuk keluar jadi pemenang atas semua dinamika yang telah dan akan terjadi.
Karna kita saat ini hidup dalam kehidupan dengan memiliki semua kenyamanan di dunia baru.
Jadi kalau baru diuji dengan pandemi Covid-19 saja kita sudah mengeluh karena di masa tatanan kehidupan baru harus memakai masker, cuci tanggan, jaga jarak, pakai HandSanitizer, bawa perlengkapan makan sendiri, dll demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Lebih baik kita di rumah aja dech dan diam tanpa harus mengeluh dan melempar hoax dan ujaran kebencian.

Mari kita banyak Bersyukur atas segala rakhmat, rahim dan nikmatNYA, karna kita masih hidup sehat bersama mereka yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ayo kita manfaatkan waktu yang ada, saling jaga, mengingatkan, melindungi, berjuang bersama untuk keluar dari segala ujian dan saling membantu dalam sinergiritas berkinerja tinggi, serta berkolaborasi kreatif dalam raih kemenangan, karena itulah fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan karna kita juga tidak bisa sendirian.

Ingat ….!!!
ALLAH,SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya.

Ahmad Muslimin : yang berkelana dan bercelana serta bercanda dari desa ke desa.

LAKUKAN RISET, BUMD PESAWARAN TEMUKAN TIGA FORMULA COCOA NIBS

Ahmad Muslimin Direktur PT. Aneka Usaha Laba Jaya Utama -BUMD Pesawaran

Gedongtataan. Pada Selasa,21 Juli 2020, Ahmad Muslimin, Direktur PT.Aneka Usaha Laba Jaya Utama – BUMD Pesawaran mengatakan bahwa Lembaga yang dipimpinnya  telah melaksanakan riset dan serangkaian uji coba telah berhasil menciptakan new produk olahan Biji Kakao yang food great, sehat, bergizi, hygenis dan berkualitas tinggi.

Riset yang dilakukan oleh R n D (Riset and Devopment)  Mini Pabrik Pengolahan Coklat Andan Jejama – PERUSODA PT.Aneka Usaha Laba Jaya Utama – BUMD Pesawaran di bumi Andan Jejama telah merumuskan  tiga formula Cocoa Nibs berbahan baku biji kakao kering fermentasi, yaitu :

1.Granola – Nibs formula I akan jadi produk KATO FOOD KAKAO NIBS dengan merek dagang KAHUT.

2.Granola – Nibs formula II akan jadi produk HEALTY FOOD KAKAO NIBS dengan merek dagang KAHUT.

3.Granola – Formula III akan jadi produk SUPER FOOD KAKAO NIBS dengan merek dagang KAHUT.

Menurut Ahmad Muslimin, Prototipe 3 New Produk Kakao Nibs telah di serahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten pesawaran. Kemudian 3 new produk perdana akan di kenalkan ke publik dalam pameran produk-produk industri dan home industri di Bank Indonesia(BI) pusat – DKI Jakarta.

“Selain 3 new produk tersebut di atas BUMD pesawaran akan menampilkan Produk Coklat berupa; Bubuk Coklat original, Minyak Nabati Coklat Original, Coklat Bar, Coklat Candy, Bubuk Minuman coklat 3 in 1 and Hot coklat”.Ujar Muslimin menambahkan.

Kehadiran BUMD Pesawaran dalam pameran yang akan di selenggarakan pada 15 September 2020 di BI pusat akan mewakili BI provinsi Lampung.

Untuk diketahui wilayah perdesaan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai penghasil Kakao hingga 30.059 ton dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, (Red)

Release by :Ahmad Muslimin

Keberlanjutan Bumdes kedepan, perlu Kajian potensi yang ada desa

Oleh :Susilawati ( TAU KN- PID )

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kesempatan kepada desa yang begitu besar untuk membangun desanya sesuai potensi yang dimiliki, dengan prinsip mengutamakan partisipatif masyarakat. Salah satunya memberi wujud pembangunan penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa atau Bumdes).

Bumdes sebagai kelembagaan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya lokal dan aset yang dimiliki, diharapkan melakukan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakatnya. Dan berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Dengan keberadaannya yang demikian, Bumdes memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes (Anggraeni; 2016).

Namun, konsep brilian pembentukan Bumdes tersebut tak semudah membalikan telapak tangan. Tak sedikit tantangannya di lapangan, baik secara teknis maupun non teknis. Secara garis besar, kendala pengembangan Bumdes masih terletak pada masalah komunikasi antara Bumdes, pemerintah desa, dan masyarakat desa, ditambah dengan masih minimnya transparansi dan akuntabilitas.

Kalau hanya sekadar mendirikan atau membentuk Bumdes, mungkin hal yang mudah. Cukup dengan adanya Peraturan desa (Perdes). Namun untuk mempertahankan kontinyunitas berjalannya Bumdes, tak semudah membentuk atau mendirikannya. Ada tantangan besar di sana. Diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha. Ini dilakukan supaya meminimalkan risiko kerugian yang dialami dan demi keberlangsungan Bumdes tersebut.

KEY POINTS PENGEMBANGAN BUMDES

Bumdes bisa maju atau tidak, salah satu instrumennya adanya dukungan kuat di desa. Terutama dukungan dari kepala desa, pemerintah desa, dan dari masyarakat. Dukungan tersebut akan menjadi spirit yang luar biasa dalam menghidupkan dan memacu kemajuan Bumdes.

Selain mendapat dukungan, kemudian sejak awal pembentukan Bumdes, juga perlu dibangun kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah desa dan pengelola Bumdes. Karena, motor penggerak Bumdes untuk maju dan berkembang sangat ditentukan keterlibatan kedua pihak tadi, yaitu pemerintah desa dan pengelola Bumdes sendiri.

Selain itu, pihak-pihak yang teribat dalam pendirian Bumdes, mesti melihat bahwa pendirian Bumdes harus berbasis problem atau potensi yang ada di masyarakatnya. Karena tanpa itu, mustahil Bumdes-nya cepat survive dalam menjalankan unit usaha yang dikembangkan. Jika pun mampu, akan terseok-seok dalam perjalanannya.

Meski telah berkembang, tapi Bumdes jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetap saling “toleran” dan saling menghidupi. Bumdes yang demikian, pastinya diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa entrepeneur dan memiliki skill manejerial.

Hal yang tak kalah penting dari Bumdes, bagaimana melakukan pemetaan potensi dan perencanaan yang matang. Yang seperti ini harus dilakukan oleh pengelola Bumdes dalam rangka menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sebab, peran dan fungsi Bumdes tidak hanya mencari profit semata, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan Pemdes dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengambil layanan-layanan yang tidak menarik digarap oleh pihak swasta.

Hal itulah yang dimaksud dengan bisnis sosial atau social enterprise, yaitu menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan pendekatan bisnis. Apalagi ditunjang dengan manajemen yang didasarkan pada proses plan do check action, maka Bumdes tersebut bisa berkembang pesat.

Di era 4.0 ini, Bumdes wajib melek digital. Apalagi dalam hal pemasaran. Tak terkecuali pengelolaan keuangan juga didukung teknologi informasi dan akuntansi yang tepat. Sehingga ke depannya, antar Bumdes bisa saling bekerjasama memasarkan produk satu dengan yang lain, bertukar informasi, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

KELAIKAN USAHA

Dalam memilih kelaikan (baca kelayakan) usaha Bumdes, perlu dilakukan kajian. Sebab, salah dalam memilih unit usaha Bumdes sangat genting. Karena banyak Bumdes yang “mati suri” diakibatkan salah memilih unit usaha.

Dalam menentukan unit usaha, dibutuhkan konsolidasi yang matang, alias tidak tergesa-gesa. Sebab, sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha, terlebih dahulu harus dipertimbangkan matang-matang kelaikan dari jenis usaha yang direncanakan dan akan dijalankan.

Pengetahuan tentang kajian kelaikan usaha juga sangat penting. Karena dalam memulai suatu usaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan insting (naluri) saja.

Kajian kelaikan usaha dapat diperoleh jika ada aktivitas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kajian kelaikan usaha tadi sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Usaha dikatakan laik, apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit, ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan.

Pada dasarnya, kajian kelaikan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru, atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada. Dan terpilihnya jenis usaha yang tepat, diyakini dapat menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak. Manfaatnya juga dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.

Selain itu, juga tersedianya data dan informasi tentang kelaikan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha, termasuk usaha Bumdes. Dan dampak yang juga dirasakan, semakin meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern.

Dan secara garis besar, kelaikan usaha bertujuan memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha), sebagai acuan dalam perencanaan usaha ekonomi desa. Kemudian memantapkan gagasan usaha ekonomi dan merancang organisasi unit usaha. Dan sebelum melakukan hal di atas, perlu ada kegiatan pendahaluan yaitu, menemukenali potensi desa dan mengenali kebutuhan kegiatan dengan cara mengidentifikasi (mengenali) dan menginventarisasi (mencatat) potensi yang dimiliki desa.

PROFIL DESA DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.

Salah satu sumber data yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi desa adalah dokumen profil desa. Semakin baik kualitas penyusunan profil desa, maka sangat membantu dalam mengenali potensi desa dengan tepat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengenali potensi desa adalah dengan pengamatan langsung terhadap keadaan desa dan menjaring informasi dari warga desanya.

Data profil desa sangat menjamin urgensi pengembangan unit usaha Bumdes yang didirikan, sehingga arah pengembangan Bumdes dapat diketahui ke arah mana yang tepat. Ibarat pendaki gunung, salah satu tools yang mesti disediakan adalah kompas sebagai penunjuk arah agar tidak tersesat.

Tersedianya data profil desa, sejajar sama pentingnya dengan upaya mengenali kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada warga desa/kelompok tertentu tentang jenis kebutuhan berupa barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani.

Dapat pula dilakukan dengan cara mengamati atau bertanya secara langsung. Misalnya bertanya kepada pemilik toko dan pedagang di pasar mengenai jenis barang yang laris terjual. Langkah ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan warga desa maupun masyarakat, agar semakin tepat dalam mengenali kebutuhan calon konsumen, maka unit usaha yang ditawarkan berpeluang besar dapat diterima atau bisa berkelanjutan. Salam Inovasi. (**)

MENYAMBUT TEKNOKRASI  BERBASIS PEMBERDAYAAN 

(Oleh: Mohamad Fuad, Tenaga Ahli Utama KN-PID)

m fuadBagi yang berkecimpung dalam dunia pemberdayaan, maka tidak akan terlepas dari input, proses, dan output. Dalam konteks proses, diperlukan cara /metode untuk menjadikan input menjadi berdaya dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Dalam konteks input, masyarakat merupakan objek yang harus bertransformasi menjadi subjek. Sehingga kesatuan hidup masyarakat mampu berinteraksi dalam sebuah sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh spirit identitas.

Pemberdayaan masyarakat, sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang memengaruhi komunitasnya. Dalam pemberdayaan, ada proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan/meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka, dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Dalam dunia pemberdayaan, pendekatan proses lebih memungkinkan dalam pembangunan yang memanusiakan manusia.

Dalam pandangan ini, pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai penikmat program, tetapi juga sebagai pabrik . Karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusan. Tentu, dalam kondisi seperti itu, demokrasi semakin subur dan hidup pada ruang partisipatif untuk membangun dan menata masyarakat melalui program yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sudah bisa dilihat bahwa dunia pemberdayaan adalah dunia yang membutuhkan proses, dan benefitnya tidak langsung bisa dinikmati seketika itu juga. Beberapa elemen yang ada dalam dunia pemberdayaan, diantaranya adalah elemen politik, pembelajaran, dan advokasi. Dunia pemberdayaan membutuhkan kader yang memiliki rekam jejak positif, agar kemampuan pemberdayaan optimal dalam mengampu dan mendampingi masyarakat.

Esensi pemberdayaan adalah kemerdekaan dan kemandirian masyarakat di berbagai bidang, khususnya dalam membangun kesadaran individual maupun kolektif. Sehingga perubahan hasil dari pemberdayaan mampu memberikan perubahan nyata dalam nilai kemandirian dan pengembangan yang berkelanjutan. Dunia pemberdayaan sangat terbuka, seiring dengan kemajuan teknologi infromasi dunia pemberdayaan bisa menggunakan pendekatan teknologi informasi berbasis digital yang kita namakan dengan knowledge management system.

DUNIA POLITIK & DUNIA PEMBERDAYAAN

Dunia pemberdayaan dengan dunia politik sangat tipis. Para kader politik sebelum masuk ke partai politik, alangkah baiknya masuk ke dalam dunia pemberdayaan. Partai politik sebagai wadah anak muda/mudi berkumpul menempa diri sebelum terjun aktifitas politik praktis, akan melahirkan kader-kader muda visioner yang dapat berfikir dan bertindak dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga-negara secara menyeluruh.

Namun tidak jarang, semangat perhatian kesejahteraan dan standar etik seolah hilang, justru pada saat mereka telah bersentuhan dengan aktifitas politik praktis dan kekuasaan.

Para wakil masyarakat yang dipilih dalam ruh demokrasi, seringkali kedapatan lalai menengok pemilih saat melahirkan regulasi dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dengan demikian Kader politik yang berbasis pemberdayaan diharapkan tidak menjadi masalah baru ditengah situasi kemelut kesejahteraan warga-negara yang mau berubah. Harapan hadirnya politisi pemberdaya adalah mampu mengurangi perkara korupsi, kolusi, dan tindakan nepotis (KKN) lainnya yang telah menggejala saat ini.

Demokrasi telah membentuk alur yang baik bagi kelahiran kader politik pemberdayaan yang terdidik dengan baik. Keberadaan partai politik yang berbasis kader pemberdayaan diharapkan dapat memberi kontribusi lebih positif agar benar-benar terlatih menjadi negarawan-negarawan ulung dikemudian hari. Politik pemberdayaan akan menghasilkan kepemimpinan diberbagai tingkatan yang ideal dalam struktur pemerintahan dengan latar belakang pakar teknis dari berbagai bidang yang akan menguasai dalam proses pengambilan keputusan.

Dunia politik yang sesungguhnya, adalah keumpulan dari berbagai elemen, yang terdiri dari elemen pemberdayaan, elemen kekuasaan dan elemen publikasi. Hendakanya setiap politisi sudah terjun dalam dunia pemberdayaan dengan berbagai pendekatan. Dengan demikian proses pemberdayaan yang belum optimal akan diteruskan ketika para politisi pemberdayaan meraih kekuasaan.

Dengan demikian hasil dari pemilik kekuasaan melalui jalur politik bisa dipublikasikan ke masyarakat sebagai output maupun media pembelajaran yang berkelanjutan.

Membangun Kebangsaan dan Demokrasi  dalam Kerja Pendampingan Desa

Oleh Lendy W Wibowo

(Tenaga Ahli Utama KN-PID Kemendesa PDTT RI)

lendi2

PEMILIHAN Presiden termasuk yang menyita alam pikiran kita akhir-akhir ini. Hal ini juga dipicu dengan kondisi objektif dan pemberitaan media yang masif. Pemilihan Presiden adalah peristiwa (memperkuat) kebangsaan dan demokrasi. Bukan sebaliknya. Segenap tenaga pendampingan desa mesti menjadi bagian penting dari peristiwa ini.

Pendamping desa mengambil peran praxis lokal kebangsaan dan demokrasi mendukung terselenggaranya Pemilihan Presiden yang sukses. Bukan netralitas apolitis, tetapi sikap integritas yang transformatif. Bentuk-bentuk peran layanan dapat dikembangkan dengan tujuan ikut mendukung bangunan sistem demokrasi lokal bahkan nasional yang sehat dan dewasa. Inilah sumbangsih tenaga pendampingan desa. Dengan demikian, pendampingan desa berpegang kepada mandat Undang-Undang Desa. Sebagaimana dinyatakan bahwa desa yang demokratis juga menjadi visi UU Desa.

Merefleksikan. Benarkah kerja-kerja pendampingan desa bergandeng erat dengan nilai kebangsaan dan demokrasi?. Betulkah saat ini ada risiko dekadensi demokrasi?. Bisakah risiko dekadensi demokrasi diatasi melalui praksis kerja pendampingan desa?. Bagaimana mengatasi keadaan demokrasi yang dekaden melalui kerja-kerja pendampingan desa?. Apakah kebangsaan dan demokrasi itu ada dalam pengalaman kerja kita? Apakah kehadirannya dipaksakan ataukah natural di dalam perasaan, pikiran dan tindakan kita? Dan ketika hal itu hadir seberapa mampu mengungkit serta menghela semangat serta spirit kerja kolektif?.

Pertanyaan di atas menurut hemat penulis, menjadi penting ketika kerja tidak sekadar dipahami sebagai ritual rutin, memenuhi kebutuhan material untuk diri sendiri dan keluarga. Ketika kerja dipandang sebagai tindakan bermuatan nilai-nilai. Diantara nilai-nilai itu misalnya memperjuangkan nasib orang miskin terpinggirkan. Memperjuangkan nasib orang miskin bukan sekadar persoalan material semata, tetapi memperjuangkan agar mereka memperoleh harkat, martabat, dan derajadnya.

Orang miskin merdeka terhadap segala penjajahan material, baik sebagai paham maupun tindakan, serta orang miskin berdaulat atas diri mereka sepenuhnya guna memperoleh perikehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Membangun jalan dan jembatan, gedung sekolah, polindes dan modal murah bagi rakyat, adalah satu langkah memperjuangkan nasib orang miskin. Akan tetapi, hal itu perlu kita kritisi apakah dalam dimensi bersama pelaku dan masyarakat terbangun nilai-nilai keutamaan?

Dikatakan orang, bagai mengejar tinggi gunung padahal takkan lari gunung dikejar. Dapat capeknya saja dan sekadar imbalan pelepas dahaga. Seperti membangun jasad tanpa ruh. Bukan memberdayakan, akan tetapi malah bisa memperdayai. Nilai-nilai (ruh) itu adalah kemandirian dan bukan ketergantungan, kedaulatan dan bukan ketidakberdayaan, persamaan hak dan bukan dominasi, permusyawaratan dan bukan politik dagang sapi, mencapai hikmah kebijaksanaan dan bukan memenuhi kehendak sendiri, persamaan nasib sesama dan bukan ketidakpedulian sosial.

Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebangsaan demokrasi dalam ruang hidup kita. Setiap manusia ingin tidak menjadi hamba materi dan merelakan dirinya menjadi budak dari mandat yang dibebankan. Dan bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa budak bagi bangsa-bangsa lain di tengah melimpahnya kekayaan alam yang diamanahi. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi inspirasi kritis dalam tulisan, kebijakan, modul, pelatihan, supervisi, pembimbingan, serta pelaksanaan bersama masyarakat.

Pendampingan desa diantara narasi besar kebangsaan dan demokrasi lokal. Jarak menentukan kecepatan. Perbincangan mengenai kebangsaan dan demokrasi terdapat jarak. Jarak itu antara ruang kerja dan tema perbincangan. Hal ini dilatarbelakangi adanya kesulitan mendaratkan ide, konsep, teori kebangsaan dan demokrasi dalam keseharian ruang kerja. Dalam banyak hal, perjumpaan kita mengenai hal itu hanyalah dalam bayang teori, ideologi yang menghentak serta abstraksi yang mengayun di langit gelap.

Keadaan ini tidak dipungkiri terjadi karena sebagaimana Ben Anderson katakan, bahwa diskursus kebangsaan dan demokrasi menjadi hak milik penguasa, tetapi rakyatlah yang menjalankan, merasakan, dan membayangkannya (komunitas terbayang, 1983). Wawasan kebangsaan sendiri dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub-sistem budaya. Dalam tataran ini, wawasan kebangsaan dipandang sebagai ‘way of life’ atau merupakan kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya (Parson, teori sistem). Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini, ruang hidup pendampingan desa menjadi sumber belajar berperspektif terkait dengan nilai kebangsaan dan demokrasi.

Ruang kerja pendampingan desa bersama masyarakat, tidak luput dari jarak/kesenjangan kehendak dengan kenyataan di atas. Kehendak untuk menghadirkan terutama dalam perbincangan kritis, berbenturan dengan kenyataan adanya kesulitan menjangkau pemahaman dalam realitas keseharian. Padahal dalam praktiknya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pendampingan desa merupakan implementasi dari abstraksi kebangsaan dan demokrasi itu sendiri. Ada banyak contoh kegiatan yang dipraktikan sebenarnya bersumber dari nilai kebangsaan dan demokrasi. Tugas pendamping adalah menarik garis induktif atas praktek kerja dengan perspektif besar kebangsaan dan demokrasi.

Tugas pendampingan desa dalam konteks ini adalah terlibat aktif dalam praktek kerja fasilitasi masyarakat sekaligus merefleksikan secara kritis sejauh mana implementasi nilai dasar kebangsaan demokrasi. Menarik garis induktif artinya menjadikan praktek kerja sebagai sumber bacaan utama, tentang bagaimana realitas dibangun melalui kerja dan bukan pewacanaan belaka. Jika kebangsaan dibangun melalui dasar adanya kehendak untuk bersatu, adanya willingness untuk mengikatkan diri pada kebersatuan, maka nilai dasar ini dalam praktek kerja dapat dicapai melalui peningkatan kualitas kehendak untuk bersatu, untuk memajukan desa, untuk menanggulangi kemiskinan dan sebagainya.

Jika praktik kerja pendampingan desa gagal dihadirkan sebagai upaya penyadaran (istilah dalam dunia pemberdayaan) ataupun perbincangan berperspektif (kaidah berpikir kritis), maka praktik akan berjarak atau bahkan kehilangan perspektif. Hal itulah fase/tahapan perkembangan teknis masyarakat (Parson), akan gagal menjangkau relasi fungsional yang utuh, yakni ketika suatu peran dilakukan tidak hanya sebatas rumusan tupoksi tetapi juga melibatkan akal sehat, analisa suatu masalah, dan pemihakan/ideologi yang menjadi dasar keyakinan.

Disini ada risiko mendasar mengenai kegagalan merefleksikan tugas dan pekerjaan sehari-hari terhadap nilai-nilai dasar pemberdayaan. Diantara nilai dasar itu adalah nilai dasar tentang kebangsaan dan demokrasi. Menyadari adanya kebutuhan pemahaman dinamis bahwa praktek kerja sehari-hari memberikan kontribusi terhadap bangunnya kesadaran kritis atas nilai kebangsaan dan demokrasi menjadikan elan vital pendampingan desa.
.
.
KEMAJUAN BESAR BANGSA
^^
Untuk mencapai kemajuan besar bangsa, suatu bangsa dapat mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat. Beberapa contoh dapat disebutkan bagaimana kesejahteraan dapat dicapai melalui quantum dan lompatan yang sangat cepat. Dua negara raksasa asia yang dianggap kini berada dalam lintasan quantum yang dahsyat adalah Tiongkok dan India.

Sejak Mao Tze Tung mencanangkan suatu vision mengenai apa yang disebut “lompatan jauh ke depan”, saat ini kita dapat melihat betapa Tiongkok menjadi kekuatan baru dunia. Bahkan dalam banyak indikator jauh melampaui kekuatan Amerika. Produk-produk Tiongkok bahkan kini membanjiri pasar dunia.

India adalah negara yang tumbuh cepat dengan paham yang dianut sejak Gandi, yakni swadesi, membangun kecintaan dan komitmen terhadap produk-produk dalam negeri. Negara-negara yang disebut sebagai BRIC (Brazil, Rusia, India, China) adalah kekuatan baru dunia dimana secara ekonomi, militer, sumberdaya sangat diperhitungkan.

Dua negara ini menggunakan cara yang berbeda. Indonesia mencoba cara yang berbeda dengan ekspektasi besar sesuai kondisi. Membangun dengan leverage yang tinggi, salah satunya melalui implementasi UU Desa termasuk Alokasi Dana Desa dalam jumlah semakin besar setiap tahun. Kuantitas yang melipatgandakan adalah kualitas pembangunan di kisaran 75 ribu desa. Inilah leveritas itu, pembangunan desa dan pembangunan bangsa.

Kekaderan dalam pendampingan desa. Setiap kader menempatkan diri menjadi bagian atas jalannya sejarah. Sejarah bangsa Indonesia melalui demokrasi menjadi basis keyakinan kolektif kader. Kader bervisi besar mengenai bangsa yang bermartabat, dalam semangat berdiri sama tegak dengan bangsa lain, bangsa yang tidak rela penduduknya menjadi pengemis dan budak bagi bangsa lain, bangsa yang tidak menyediakan diri diatur oleh bangsa lain.

Visi besar ini dapat dicapai melalui perubahan jalannya sejarah, melalui lompatan jauh ke depan. Mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat menjadi tekad setiap kader. Mencapai kemajuan besar bangsa juga terkait dengan nilai kebangsaan dan demokrasi. Agenda ini membutuhkan dukungan segenap kader. Kader yang digembleng sebagai tenaga pendampingan desa memberikan kontribusi bangunan komitmen dan kolektifitas termasuk dalam hal pembangunan partisipatif.

Jadi, ketika ada pertanyaan tentang apa yang disumbangkan pendampingan desa terhadap pencapaian kemajuan besar dalam waktu cepat, maka salah satu jawabnya adalah dalam hal kualitas pembangunan partisipatif berbasis Inovasi Desa. Rincian agenda yang perlu diperkuat dan menjadi tugas pendampingan desa adalah mendampingi masyarakat dalam dinamika kebiasaan baru, membangun kesepakatan dan aturan main baru, suatu mentalitas baru yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan besar bangsa. Kebangsaan dan demokrasi didaratkan dalam ruang hidup para pelaku di lapangan.

Argumentasi mengenai rute yang harus dijalani pendampingan desa dalam konteks ini terkait dengan pelembagaan sistem. Pelembagaan sistem yang dimaksudkan adalah untuk memberikan dukungan yang sistematis, sehingga vision lompatan jauh ke depan mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat dapat dikenali sebagai rute yang harus ditempuh. Rute yang menjadi ruh terhadap langkah dan tahapan teknis keproyekan sebagai manifesto awal kerja program. Saat ini, setiap awal tahun, apa yang disebut sebagai momentum perubahan itu telah tiba. Menjadikan praktik baik program tahun-tahun sebelumnya menjadi agenda pelaku masyarakat dan menyusun isu strategis ke depan.

Momentum telah hadir. Langkah persiapan telah dikerjakan dengan semangat pantang menyerah pendamping desa. Persiapan (pengalaman) yang ada bertemu dengan kesempatan terwujud suatu misal dalam memenuhi target agenda Program Inovasi Desa satu setengah tahun terakhir. Apakah yang menjadi pancatan lompatan jauh ke depan? Maka, jawabannya adalah apa yang dikerjakan dalam tahun 2017 dan 2018. Melalui P3MD dan Program Inovasi Desa, dalam 3 tahun ke depan, membangun praktek kerja yang berperspektif, maka salah satu perspektif yaitu kebangsaan dan demokrasi akan mampu menghantar pada terwujudnya kemajuan besar bangsa dalam waktu cepat.

Olehnya itu, marilah temukan nilai kebangsaan demokrasi dalam praktek kerja sehari-hari kita, makin bertambah, meluas dan berpengaruh. Sekali lagi, perubahan menemukan momentum ketika Program Inovasi Desa diluncurkan. Memperkuat pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan dan inovasi desa. Penyesuaian pendekatan program sebagai suatu keniscayaan, adanya perubahan sosial, berupaya memenuhi tuntutan rakyat desa. Pendamping desa mesti menjadi penghantar yang andal. Penghantar dari periode tindakan teknis-mekanis masyarakat menuju tahapan kesadaran fungsional dan kesadaran kritis.

Beberapa ide untuk mengantarkan tingkat kekritisan (logis, analitis, ideologis) tanpa memperhitungkan tingkat kesiapan para pelaku masyarakat hanya akan melahirkan ‘kegenitan pewacanaan’, demikian juga sebaliknya, jika kita biarkan ruang kerja pelaku masyarakat hanya pada pemenuhan kebutuhan proyek semata, berarti kita seperti mendiamkan orang tenggelam. Mengentaskan keadaan dekadensi adalah tugas mendesak pendampingan desa yang telah diberikan bekal beragam peningkatan kapasitas.

REFERENSI PENGGERAKAN

Betulkah ruang kerja pendampingan desa melahirkan praksis nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi?. Kegiatan apa saja yang mestinya terkait dengan kristalisasi nilai hidup induktif kebangsaan dan demokrasi?. Bagaimana membangun perspektif yang ditarik dari persoalan ruang hidup bekerja para pelaku masyarakat di lapangan?.

Pertanyaan di atas dapat dipecahkan manakala secara bertahap dilakukan banting stir terhadap pendekatan kunci yang kita terapkan. Pendekatan yang lebih menekankan pada penemuan kembali hakekat pemberdayaan (penyadaran kritis, peningkatan kapasitas masyarakat, pengorganisasian dan penggerakan) dibenturkan pada daya refleksi kritis atas prinsip dan diperkuat dengan koridor pemberdayaan (kader-kaderisasi, pengorganisasian, hak rakyat, kontrol publik, dan militansi pelaku).

Praksis nilai kebangsaan dapat diidentifikasi melalui perumusan nilai dasar kebangsaan meliputi: kehendak untuk bersatu, jiwa dan rasa yang menyatu, pluralitas, persamaan nasib, persamaan tujuan, bayang kesatuan hidup komunitas, kemerdekaan, keberkesatuan. Apakah nilai-nilai di atas berkaitan dengan ruang hidup kerja para pelaku dan pendampingan desa? Kalau benar, maka secara kolektif kita harus mencari benang merah yang mempertautkan nilai-nilai kebangsaan tadi dengan praksis kerja kita. Misalnya bagaimana kehendak untuk bersatu dipraktekkan dan untuk kebutuhan apa hal itu diperlukan?, kemudian tentang pluralitas, pada bagian mana saja nilai tadi diterapkan, ada ide atau gagasan baru apa agar semangat nilai tersebut diperkuat?, atau adakah gejala terjadi ancaman terhadap nilai tersebut?.

Demikian juga dalam hal praksis demokrasi. Beberapa contoh lokal menunjukkan peran program dengan pendampingan desa dalam mendewasakan demokrasi lokal, misalnya dalam penyelenggaraan musyawarah desa, pemilihan pelaku masyarakat, pengadaan barang dan jasa di desa, mekanisme akses keuangan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengendalian kegiatan, mekanisme pelestarian kegiatan dsb. Akan tetapi praksis demokrasi mungkin saja kurang terekspos sejauh mana memberi kontribusi dalam praktek demokrasi negara.

Belum ada penelitian misalnya tentang kontribusi praktek demokrasi desa terhadap penyelenggaran pemilu damai. Koridor demokrasi termasuk demokrasi lokal yang perlu diingat adalah: pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat, pemilihan menyangkut mekanisme keterlibatan dilakukan secara jujur, adil dan tanpa paksaan, semua orang dewasa berhak memilih dan dipilih, setiap warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah bersama, setiap warganegara berhak memperoleh akses informasi yang benar dan dilindungi hukum termasuk membangun sistem lokal yang memungkinkan daya tangkal terhadap berita hoax, setiap warga negara berhak terlibat dan memperoleh akses pembangunan termasuk berhak membentuk perkumpulan atau organisasi.

Tugas kita adalah merumuskan keterkaitan praksis dengan rumusan normatif nilai demokrasi serta mencari gagasan baru mengembangkannya. Setelah itu perlu dirumuskan benang merah rumusan kebangsaan dan demokrasi dalam praksis aktual. Terakhir mari kita simak pidato Bung Karno mengenai paham kebangsaan sebagai berikut:
“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua!, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi, Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua!!! (pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, kelahiran Pancasila, di depan BPUPKI). **

MENDORONG PARTISIPASI  MASYARAKAT DESA

Oleh: Lendy  Wibowo

tari22

KETERLIBATAN masyarakat merupakan tingkatan proses masyarakat untuk hadir, terlibat secara aktif, menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Tingkatan proses ini sekalipun tidak bisa mewadahi semua komponen, tetapi ada saluran dan mekanisme dimana kesemuanya dapat melibatkan dan mempercayakan kepada pihak lain. Hal ini dikenali sebagai suatu bentuk keterwakilan.

Keterwakilan berjalan efektif manakala model komunikasi dengan pihak yang diwakili bersifat dua arah. Kehadiran masyarakat adalah awal dari pelibatan diri terhadap adanya suatu tindakan bersama. Dalam contoh model pengorganisasian masyarakat, proses kehadiran perlu dimulai dengan sosialisasi yang tepat. Tanpa adanya sosialisasi yang tepat, harapan menghindari mobilisasi akan sia-sia belaka.

Terlibat secara aktif adalah bentuk keberanian menampilkan buah pikiran, menyumbangkan tenaga, dana, dan bahan-bahan lain untuk mendukung terwujudnya suatu output kegiatan. Dimensi keterlibatan aktif adalah juga kerelaan untuk melakukan pengorbanan dari resources yang dimiliki.

Menjadi bagian dari pengambilan keputusan, berarti berperan serta dalam merumuskan dan menetapkan keputusan. Dilema pengambilan keputusan yang sering terjadi masyarakat adalah adanya anggapan berakhirnya “jam tayang” justru pada saat ending cerita dari lakon yang ditampilkan memerlukan pelibatan segenap aktor. Keadaan ini menyebabkan pengambilalihan kewenangan di tangan para rent seeker atau para pengambil keuntungan.

Suatu keadaan yang dilepaskan, saat seharusnya pengambilan keputusan itu membutuhkan pelibatan aktif peserta. Dalam tahapan inisiasi, identifikasi dan observasi terhadap kualitas keterlibatan masyarakat perlu dilakukan. Contoh model yang bisa dilihat adalah saat dilakukan kerja bakti warga, dalam banyak situasi keterlibatan hanya berupa kehadiran. Dinamika sosial mestinya adalah proses produksi dan reproduksi sosial, dimana masyarakat mampu mengembangkan kolektifitasnya.

Keterlibatan masyarakat adalah titik temu antara penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan dengan kepemimpinan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam lingkup pengambilan keputusan, berarti mengembangkan pola dan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Inti dari musyawarah mufakat adalah, terbangunnya konsensus oleh masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam lingkup tindakan bersama adalah membangkitkan kembali cara dan pola gotong royong yang sebenarnya sudah berurat akar dalam tatanan sosial bangsa Indonesia.

ATURAN MAIN DAN KONSENSUS

Aturan main merupakan norma, aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh para anggota suatu entitas. Kita mengenal bentuk-bentuk aturan main yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat Desa. Bentuk-bentuk aturan main bisa dilihat dari sifat dan cakupan dan pilihan terhadap sanksi bagi pelanggaran yang ada.

Bentuk lain dari aturan main bersifat tertulis dan bersifat konvensional. Selain itu aturan main bisa dilihat dari perspektif obligasi/kewenangan, serta konsep penetapan tujuan kolektif. Contoh aturan main pada pertemuan warga, yang menghasilkan kesepakatan terhadap sesuatu. Misalnya tentang penanganan masalah, penyelesaian konflik, merumuskan pengembangan usaha dsb. Penguatan aturan main bisa bersifat formal maupun nonformal/kultural.

Penguatan bersifat formal jika kesepakatan itu mengikuti kaidah hukum formal. Penguatan bersifat nonformal jika terdapat proses masuk nilai dan sebaran perikatan yang lebih besar, bisa karena meningkatnya pemahaman partisipan atau bertambahnya anggota.

Contoh dari penguatan bersifat nonformal adalah kesepakatan warga banjar di Bali menjadi awik-awik. Contoh ini menjadikan proses penguatan aturan main lembaga Subak cukup berkembang. Transformasi aturan main di Bali relatif berjalan baik pada kasus Subak. Hal ini dapat diketahui saat penulis melakukan FGD tentang Subak. Justru yang menjadi soal tentang transformasi bukan pada aturan main itu tetapi pada perubahan basis nilai.

Oleh karena itu, ketika banyak orang ribut soal aturan main formal, sebenarnya yang paling pokok dan penting adalah sejauh mana aturan main telah berkembang menjadi topangan nilai kolektif yang membawa kemajuan dalam bentuk konsensus para pihak yang berkepentingan.

Konsensus adalah cara dimana masyarakat menetapkan persamaan-persamaan diantara mereka dalam rencana tindakan yang akan dilakukan. Konsensus juga bentuk lanjut dari aturan main, yakni penetapan kesepakatan dengan kadar pengaruh yang lebih kuat. Kekuatan konsensus dapat dilihat dari kualitas keterlibatan para partisipan dan sampai sejauh mana kesepakatan menyediakan perangkat/instrumen reward dan insentif bagi para loyalis dan sanksi bagi para pelanggar.

Konsensus merupakan output dari aturan main yang kuat, mengikat, dan mendorong pencapaian tujuan. Oleh karenanya, dalam konteks Pembangunan Desa, konsensus masyarakat diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan pola dan cara lokal yang berkaitan dengan musyawarah mufakat serta gotong royong masyarakat desa. Pada bagian lain, suatu perlakuan yang bersifat cangkokan/transplantasi harus selaras dalam sistem dan praktik sosial yang berlaku. Konsensus yang matang lahir melalui pengorganisasian dan habitus.

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Pengorganisasian masyarakat penting untuk menjamin proses internalisasi keputusan-keputusan masyarakat desa. Bahwa struktur masyarakat sebagian mencakup atas hasil konsensus, sementara itu masyarakat terdiri dari berbagai unsur dan berbagai kepentingan yang harus dapat dipertemukan.

Pada bagian lain, masih ditemukan sistem yang tidak berfungsi dengan baik dan struktur sosial yang penuh konflik. Maka pendekatan pemberdayaan mengupayakan dan mendorong strategi serta langkah membangun pengorganisasian masyarakat. Hal ini merupakan upaya masyarakat Desa secara terstruktur untuk membangun kesadaran, menggalang potensi dan melangkah menuju perbaikan dalam konteks tatanan sosial politik ekonomi desa yang lebih luas.

Tujuan yang diharapkan dari pola dan cara ini adalah mengembangkan masyarakat terorganisir untuk terciptanya tatanan sosial yang lebih peka dan tanggap terhadap kondisi yang dialami termasuk mengalang potensi untuk kemajuan. Pengorganisasian masyarakat tidaklah sekadar membentuk organisasi, bukan pula sekedar fisik organisasi, akan tetapi meliputi langkah-langkah penyadaran, penggalangan potensi dan kekuatan, serta langkah-langkah penggerakan.

Esensi pengorganisasian masyarakat adalah terciptanya rekonsiliasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, merumuskan dan membangun kepentingan bersama, mencakup seluruh unsur masyarakat dari berbagai strata ekonomi dan sosial dan bersifat lintas kemajemukan, serta memastikan terciptanya Desa Inklusif dimana seluruh unsur masyarakat desa terlibat dan bahwa tidak ada diskriminasi dalam konteks Pembangunan Desa. Salah satu tantangan dalam format pengorganisasian masyarakat adalah reformulasi keterwakilan unsur di dalam musyawarah desa.

PEMBAHARUAN PENDEKATAN

Pemberdayaan dilaksanakan melalui sistem, prosedur maupun mekanisme proses dimana terjadi pengulangan-pengulangan kegiatan kolektif oleh masyarakat. Sifat berulang dibedakan berdasarkan kualitas kesadaran yang menyertainya. Pengulangan kegiatan dapat menyebabkan tumbuhnya kesadaran kolektif.

Akan tetapi, kesadaran kolektif ini dapat dibedakan berupa kesadaran mekanis-teknis dan kesadaran kritis. Tindakan kolektif berulang, akan beresiko pada kegagalan menemukan elan vital manakala pendekatan yang dipakai didominasi pendekatan mobilisasi masyarakat. Timbulnya kesadaran mekanis-teknis ini dapat ditemukan pada sebagian tempat dimana musyawarah Desa dianggap sebagai proses berulang yang menjemukan dan membuang waktu mereka. Pengulangan sebagai suatu proses kegiatan harus senantiasa diperbaharui makna, kepentingan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
.
.
Transformasi mesti dilakukan menuju kebiasaan dengan kesadaran sebagai basis praksis (kegiatan berkesadaran). Habitus sebagai kebiasaan masyarakat yang lebih cenderung bersifat permanen dimana di dalamnya diikuti perangkat nilai. Yang membedakan kesadaran mekanis teknis dengan habitus adalah masuknya dimensi nilai yang mendasari tindakan kolektif yang dilakukan. Perilaku dan tindakan sosial yang mengekspresikan adat adalah contoh dari habitus.

Kalau kesadaran teknis-mekanis bersifat temporer berkaitan adanya pengaruh kepentingan dan relasi kekuasaan (termasuk program), maka habitus lebih bersifat permanen. Mencapai titik temu keduanya menjadi tantangan yang menarik. Intervensi dalam bentuk pengembangan model pelatihan yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat mesti diberikan.

** (penulis adalah Koorbid III KN-PID)

Risalah Desa sebagai Entitas Masyarakat Berpemerintahan

Oleh: Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

lendi1Pembuktian atas tata kelola desa dengan 2 kementerian (Kemendagri dan Kemendes) 4 tahun terakhir merupakan kajian menarik. Tetapi sebelum itu, akan lebih menarik kalau kita melihat spektrum pemikiran dan tafsir atas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagaimana dimaksud UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebelum itu, juga kita melihat bahwa mendalami desa tidak hanya pada aspek administratif membawa pemikiran pada persoalan kehidupan riil di desa. Tentang lapangan kerja, modal, produksi, pasar, dan bagaimana ekonomi berputar di desa. Pada bagian lain, kepemilikan aset oleh desa yang diharapkan berujung pada modal ekonomi politik yang bisa bermanfaat bagi rakyat banyak di desa. Termasuk soal ketersediaan serta akses terhadap sarana dan prasarana sosial dasar.

Oleh karena itu, model pendekatan konsolidasi perencanaan dan penganggaran desa menentukan pemecahan kongkrit dari aspek strategis desa ini. Persoalan desa tidak bisa hanya disikapi pada kebutuhan layanan administratif. Dari sini diskusi yg lebih mendasar tentang kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum bermula.

Dualitas desa sebagai entitas pemerintahan dan sebagai kesatuan masyarakat hukum, menampilkan tanda format otonomi desa akan seperti apa. UU Desa telah menempatkan desa menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus kesatuan masyarakat yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Dualitas desa dalam kesatuan ini, menempatkan kedudukan desa bersifat unik. Pada bagian lain, kedudukan desa juga terkait dengan peran, kapasitas dan dukungan kebijakan.

Posisi dan kedudukan desa terhadap masyarakat bersifat pemenuhan kewajiban dan tangung jawab, sedangkan terhadap negara bersifat hak-hak yang seharusnya diterima. Pada kenyataannya beragam tafsir atas kedudukan desa menjadi kunci perlakuan negara terhadap desa. Desa dengan kewenangan yang dimiliki bukan berarti sebagai hilangnya kewajiban dan tanggung jawab negara kepada desa. Hal ini menjadi karakter (penjiwaan) UU Desa dalam bentuk-bentuk pengakuan, kewenangan, regulasi, dana, dan dukungan program/kegiatan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat diakui dan dihormati dalam bentuk, hak serta kewenangan asal usul, seperti Nagari di Sumatera Barat, Lembang di Tana Toraja, Kuwu di Cirobon, Desa Pakereman di Bali dan Kampung di Papua serta lain-lain tempat. Pengakuan Negara tersebut diwujudkan dalam bentuk hak asal usul desa dan dalam bentuk kewenangan desa sebagai kewenangan berdasarkan asal usul.

Selain itu, desa diberikan kewenangan oleh negara dalam bentuk Kewenangan Desa berskala lokal. Dua kewenangan ini menegaskan pengakuan negara terhadap desa sebagai bentuk, pranata yang masih berjalan (rekognisi) dan pengakuan negara terhadap kapasitas desa dalam mengelola urusan-urusan pembangunan dan pemberdayaan (subsidiari).

Sumber kewenangan desa menjadi kunci, dalam kadar dan derajat otonomi, serta desa dalam layanan administratif, seharusnya menjadi pemicu pemikiran dan tindakan dinamis desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berarti komunitas sebagai subjek yang berpemerintahan. Oleh karena itu, desa adalah subjek hukum, yang direpresentasikan melalui kepala desa.

Dalam pemerintahan desa, terkandung muatan masyarakat dan kepentingan masyarakat, demikian juga sebaliknya. Dalam mindset kepala desa, perangkat desa dan masyarakat, soal-soal partisipasi, desa inklusi dan akses masyarakat ini mesti tuntas agar persoalan ini tidak menggaris kepentingan yang terpecah-pecah. Benar, bahwa setiap kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang dipertemukan melalui musyawarah, akan tetapi dalam musyawarah desa juga, kekuatan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga mesti berhasil merumuskan ‘kepentingan bersama/common interest’ sebagai bukti komunitas yang hidup dan aktif.

Oleh karenanya, merumuskan aturan dengan menjadikan UU Desa sebagai konsideran, membawa konsekuensi logis ketaatan terhadap terminologi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Kecenderungan komunitas desa yang makin terbuka, membawa desa pada pilihan konsensus baru pada tingkat lokal sebagai pilihan dan keputusan partisipatif yang layak dihargai. Setiap pilihan membawa konsekuensi pada kewenangan dan anggaran desa, tetapi yang lebih penting, negara telah membangun relasi yang dewasa dengan desa.

Dalam relasi ini, tahapan hubungan bersifat dinamis dan direncanakan dengan matang termasuk menggunakan berbagai ukuran. Termasuk Inovasi Desa. **

PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ASET DESA

Oleh: Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

lendi
Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

NEGARA (pemerintah) telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani oleh desa. Demikian juga dengan dukungan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Di samping itu, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya kemandirian desa, penataan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, peningkatan sumber-sumber keuangan desa, dan penataan aset desa.

Pengaturan desa dihadapkan pada realitas desa, baik yang bersifat potensi maupun permasalahan, termasuk diantaranya adalah alternatif lapangan kerja di desa, akses terhadap sumber-sumber permodalan-produksi-pasar termasuk bagaimana mendayagunakan aset desa menjadi modal ekonomi produktif, yang bisa dikerjakan dan dinikmati oleh rakyat banyak di desa, serta ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sosial dasar.

Model pendekatan konsolidasi perencanaan dan penganggaran desa, menentukan pemecahan konkrit dari aspek strategis desa ini. Persoalan desa tidak boleh hanya disikapi pada kebutuhan layanan administratif, karena ide dan gagasan yang dibangun tentang desa jauh lebih besar.

UU No.6 Tahun 2014 juga menjadi pintu gerbang agenda strategis membangun leverage kemakmuran desa dan antar desa. Memasuki tahun ke-4 UU Desa, isu-isu mendasar dan strategis tersebut mulai menjadi perbincangan publik yang serius. Diantara isu itu adalah tentang aset desa. Kepentingan kolektif desa dan antar desa yang paling utama diantaranya adalah bagaimana memperkuat aset desa. Persoalan aset desa menjadi penentu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

aset desa

Aset selain berhubungan dengan kepemilikan termasuk menentukan posisi tawar desa ketika berhubungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan desa. Dua faktor inilah yang paling menentukan untuk mengukur tingkat otonomi, kedaulatan, dan kemandirian desa. Inilah yg menjadi fokus perspektif ekonomi politik aset desa.

Isu strategis penataan aset desa termasuk mengenai manajemen aset yang dimiliki oleh desa. Dalam perspektif baru, aset desa juga membicarakan kepentingan mengenai upaya-upaya inventarisasi, pengembangan, serta pendistribusiannya kembali. Benturan kepentingan dapat saja menjadi fakta yang tidak bisa dihindari ketika desa memperkuat diri, apalagi pada saat masuk wilayah yang paling sensitif mengenai penataan aset desa tersebut.

Benturan yang mungkin terjadi ketika desa dengan perspektif kemandirian bertemu dengan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya memahami semangat penguatan desa. Potensi konflik ini diharapkan dapat dijembatani secara bertahap melalui peran mediasi kepentingan serta peningkatan kapasitas desa dan supra desa.

Tentu banyak pihak mengetahui perubahan status kepemilikan aset desa. Banyak aset desa yang telah berpindah tangan baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan privat. Sebagian perubahan status itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pelanggaran aturan itu bisa dilakukan melalui tekanan politik, sharing keuntungan ekonomi, maupun bentuk lain.

Perubahan status tanah desa menjadi milik daerah, swasta perorangan, dan swasta koorporasi dijumpai di beberapa desa. Desa berada pada posisi lemah dalam relasi transaksi tentang aset yang mereka miliki, manakala muncul rent seeker pada aktor yang semestinya mengemban kepentingan representatif desa.

Inventarisasi aset desa merupakan langkah pertama menyelamatkan aset Desa. Desa-desa dapat memulai langkah dengan membangun kesadaran bersama para aktor dan inventarisasi aset desa adalah langkah pertama yang mesti dilakukan. Selanjutnya terkait bagaimana aset desa dikembangkan.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lain yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lain milik desa.

bloggif_5c145cdf60987

Yang dimaksudkan dengan aset lain milik desa adalah kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, APBDes. Selain itu, dapat juga diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Atau dapat juga diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta atau dapat juga diperoleh dari hasil kerjasama desa. Atau dapat juga diperoleh dari perolehan lain yang sah.

Dalam upaya mengembangkan aset desa, sebenarnya desa dapat melakukan penyertaan modal berupa pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lain yang dimiliki bersama oleh desa atau daerah. Justru terbuka peluang mendiskusikan dan mengkaji bentuk-bentuk penyertaan modal desa yang paling tepat sesuai dengan kondisi desa yang ada.

Selain penyertaan modal bentuk lain yang sudah diatur adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dimanfaatkan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Terkait distribusi hasil pengembangan aset desa, dalam perspektif politik, menjadi penanda nilai strategis aset desa. Mendorong prospeksi pengertian bahwa aset desa sebagai aset milik masyarakat (ownership by community), tidak hanya sekadar pengakuan dengan pendasaran legal, atau besaran hasil pengembangan dalam ukuran nominal ekonomi, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Distribusi menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan aset tidak lagi bermakna aset diam dan pasif tetapi bagaimana mengubah aset menjadi modal diletakkan dalam kerangka kepemilikan dan pemanfaatan rakyat desa.

Semua berada dalam relasi yang rumit sampai para aktor dipetakan dan meta kepentingan dirumuskan. Bagi daerah, penguatan desa tidak boleh menampilkan desa yang memalingkan muka dari daerah. Bagi pusat, penguatan desa tidak bisa dilakukan jika justru hal itu berarti seperti menciptakan raja-raja kecil. Di tengah kerumitan itu, terdapat jalan tengah yang bisa ditawarkan, yakni memperkuat perspektif kewilayahan.

Desa dalam keterangkaian kawasan atau dulu dikenal sebagai perdesaan. Perspektif ini bisa mempengaruhi psikologi otonom yang mementingkan diri sendiri menjadi otonom yang membangun semangat kerjasama. Peran strategis desa dilakukan ketika desa telah memiliki kapasitas yang cukup sebagai subyek otonom termasuk ketika harus berhubungan dengan pihak luar.

Pengertian subyek otonom ini penting dimaknai ketika berurusan dengan mediasi kepentingan Desa-desa dalam suatu kawasan (perdesaan). Peranan mediasi kepentingan antar desa mencerminkan bangunan konsensional antar subyek (desa) yang mempunyai kepentingan dengan desa-desa lain lalu memperjuangkan kepentingan bersama secara internal maupun dengan supra desa serta pihak ketiga lain.

Desa yang telah berada pada level bekerjasama dengan desa lain atau pihak ketiga lain, berarti telah mampu mengelola potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang. Desa-desa inilah yang mendekati gambaran tentang desa mandiri atau desa berdaulat. Jika kesadaran tidak tumbuh dalam relasi kerjasama yang dilakukan seperti digambarkan di atas, sulit dihindari anggapan bahwa kerjasama itu bersifat semu (belum maqom).

Salah satu isu strategis penguatan desa yang dimediasikan dalam skala dan cakupan antar desa diantaranya menyangkut isu pengembangan aset bersama dan komitmen alokasi anggaran untuk Desa. Isu strategis lain menyangkut kebijakan tentang pengembangan pasar yang mendorong tumbuhnya sektor dan kawasan ekonomi perdesaan. Kerjasama antar desa sudah semestinya menjadi agenda strategis sekaligus menempatkan badan yang mengelola kerjasama tersebut (BKAD) menjadi aktor penting dalam menindaklanjuti perspektif konsep desa dalam konteks kawasan/perdesaan.

Perubahan desa sebagai akibat dinamika pembangunan dan pemberdayaan desa memunculkan kebutuhan pada tiga aras cara pandang ekonomi politik aset desa yakni kegiatan investasi ekonomi desa dan antar desa, kekokohan sistem partisipatif desa, serta terbangunnya komponen masyarakat desa yang kuat secara ekonomi, sosial-budaya dan punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.

Format pendampingan desa disesuaikan dan direkonstruksi agar sesuai dengan perubahan desa tersebut. Pendampingan desa perlu memperhatikan perubahan lingkungan strategis desa serta perubahan sikap para aktor dalam relasi sosialekonomi-budaya desa. Perubahan ekonomi politik desa, mencerminkan kondisi dinamis yang perlu diperhatikan seiring perubahan cara pandang mengenai norma dan praktek sosial budaya desa selama ini. **