Category Archives: KELEMBAGAN PID

Membangun Kebangsaan dan Demokrasi  dalam Kerja Pendampingan Desa

Oleh Lendy W Wibowo

(Tenaga Ahli Utama KN-PID Kemendesa PDTT RI)

lendi2

PEMILIHAN Presiden termasuk yang menyita alam pikiran kita akhir-akhir ini. Hal ini juga dipicu dengan kondisi objektif dan pemberitaan media yang masif. Pemilihan Presiden adalah peristiwa (memperkuat) kebangsaan dan demokrasi. Bukan sebaliknya. Segenap tenaga pendampingan desa mesti menjadi bagian penting dari peristiwa ini.

Pendamping desa mengambil peran praxis lokal kebangsaan dan demokrasi mendukung terselenggaranya Pemilihan Presiden yang sukses. Bukan netralitas apolitis, tetapi sikap integritas yang transformatif. Bentuk-bentuk peran layanan dapat dikembangkan dengan tujuan ikut mendukung bangunan sistem demokrasi lokal bahkan nasional yang sehat dan dewasa. Inilah sumbangsih tenaga pendampingan desa. Dengan demikian, pendampingan desa berpegang kepada mandat Undang-Undang Desa. Sebagaimana dinyatakan bahwa desa yang demokratis juga menjadi visi UU Desa.

Merefleksikan. Benarkah kerja-kerja pendampingan desa bergandeng erat dengan nilai kebangsaan dan demokrasi?. Betulkah saat ini ada risiko dekadensi demokrasi?. Bisakah risiko dekadensi demokrasi diatasi melalui praksis kerja pendampingan desa?. Bagaimana mengatasi keadaan demokrasi yang dekaden melalui kerja-kerja pendampingan desa?. Apakah kebangsaan dan demokrasi itu ada dalam pengalaman kerja kita? Apakah kehadirannya dipaksakan ataukah natural di dalam perasaan, pikiran dan tindakan kita? Dan ketika hal itu hadir seberapa mampu mengungkit serta menghela semangat serta spirit kerja kolektif?.

Pertanyaan di atas menurut hemat penulis, menjadi penting ketika kerja tidak sekadar dipahami sebagai ritual rutin, memenuhi kebutuhan material untuk diri sendiri dan keluarga. Ketika kerja dipandang sebagai tindakan bermuatan nilai-nilai. Diantara nilai-nilai itu misalnya memperjuangkan nasib orang miskin terpinggirkan. Memperjuangkan nasib orang miskin bukan sekadar persoalan material semata, tetapi memperjuangkan agar mereka memperoleh harkat, martabat, dan derajadnya.

Orang miskin merdeka terhadap segala penjajahan material, baik sebagai paham maupun tindakan, serta orang miskin berdaulat atas diri mereka sepenuhnya guna memperoleh perikehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Membangun jalan dan jembatan, gedung sekolah, polindes dan modal murah bagi rakyat, adalah satu langkah memperjuangkan nasib orang miskin. Akan tetapi, hal itu perlu kita kritisi apakah dalam dimensi bersama pelaku dan masyarakat terbangun nilai-nilai keutamaan?

Dikatakan orang, bagai mengejar tinggi gunung padahal takkan lari gunung dikejar. Dapat capeknya saja dan sekadar imbalan pelepas dahaga. Seperti membangun jasad tanpa ruh. Bukan memberdayakan, akan tetapi malah bisa memperdayai. Nilai-nilai (ruh) itu adalah kemandirian dan bukan ketergantungan, kedaulatan dan bukan ketidakberdayaan, persamaan hak dan bukan dominasi, permusyawaratan dan bukan politik dagang sapi, mencapai hikmah kebijaksanaan dan bukan memenuhi kehendak sendiri, persamaan nasib sesama dan bukan ketidakpedulian sosial.

Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebangsaan demokrasi dalam ruang hidup kita. Setiap manusia ingin tidak menjadi hamba materi dan merelakan dirinya menjadi budak dari mandat yang dibebankan. Dan bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa budak bagi bangsa-bangsa lain di tengah melimpahnya kekayaan alam yang diamanahi. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi inspirasi kritis dalam tulisan, kebijakan, modul, pelatihan, supervisi, pembimbingan, serta pelaksanaan bersama masyarakat.

Pendampingan desa diantara narasi besar kebangsaan dan demokrasi lokal. Jarak menentukan kecepatan. Perbincangan mengenai kebangsaan dan demokrasi terdapat jarak. Jarak itu antara ruang kerja dan tema perbincangan. Hal ini dilatarbelakangi adanya kesulitan mendaratkan ide, konsep, teori kebangsaan dan demokrasi dalam keseharian ruang kerja. Dalam banyak hal, perjumpaan kita mengenai hal itu hanyalah dalam bayang teori, ideologi yang menghentak serta abstraksi yang mengayun di langit gelap.

Keadaan ini tidak dipungkiri terjadi karena sebagaimana Ben Anderson katakan, bahwa diskursus kebangsaan dan demokrasi menjadi hak milik penguasa, tetapi rakyatlah yang menjalankan, merasakan, dan membayangkannya (komunitas terbayang, 1983). Wawasan kebangsaan sendiri dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub-sistem budaya. Dalam tataran ini, wawasan kebangsaan dipandang sebagai ‘way of life’ atau merupakan kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya (Parson, teori sistem). Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini, ruang hidup pendampingan desa menjadi sumber belajar berperspektif terkait dengan nilai kebangsaan dan demokrasi.

Ruang kerja pendampingan desa bersama masyarakat, tidak luput dari jarak/kesenjangan kehendak dengan kenyataan di atas. Kehendak untuk menghadirkan terutama dalam perbincangan kritis, berbenturan dengan kenyataan adanya kesulitan menjangkau pemahaman dalam realitas keseharian. Padahal dalam praktiknya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pendampingan desa merupakan implementasi dari abstraksi kebangsaan dan demokrasi itu sendiri. Ada banyak contoh kegiatan yang dipraktikan sebenarnya bersumber dari nilai kebangsaan dan demokrasi. Tugas pendamping adalah menarik garis induktif atas praktek kerja dengan perspektif besar kebangsaan dan demokrasi.

Tugas pendampingan desa dalam konteks ini adalah terlibat aktif dalam praktek kerja fasilitasi masyarakat sekaligus merefleksikan secara kritis sejauh mana implementasi nilai dasar kebangsaan demokrasi. Menarik garis induktif artinya menjadikan praktek kerja sebagai sumber bacaan utama, tentang bagaimana realitas dibangun melalui kerja dan bukan pewacanaan belaka. Jika kebangsaan dibangun melalui dasar adanya kehendak untuk bersatu, adanya willingness untuk mengikatkan diri pada kebersatuan, maka nilai dasar ini dalam praktek kerja dapat dicapai melalui peningkatan kualitas kehendak untuk bersatu, untuk memajukan desa, untuk menanggulangi kemiskinan dan sebagainya.

Jika praktik kerja pendampingan desa gagal dihadirkan sebagai upaya penyadaran (istilah dalam dunia pemberdayaan) ataupun perbincangan berperspektif (kaidah berpikir kritis), maka praktik akan berjarak atau bahkan kehilangan perspektif. Hal itulah fase/tahapan perkembangan teknis masyarakat (Parson), akan gagal menjangkau relasi fungsional yang utuh, yakni ketika suatu peran dilakukan tidak hanya sebatas rumusan tupoksi tetapi juga melibatkan akal sehat, analisa suatu masalah, dan pemihakan/ideologi yang menjadi dasar keyakinan.

Disini ada risiko mendasar mengenai kegagalan merefleksikan tugas dan pekerjaan sehari-hari terhadap nilai-nilai dasar pemberdayaan. Diantara nilai dasar itu adalah nilai dasar tentang kebangsaan dan demokrasi. Menyadari adanya kebutuhan pemahaman dinamis bahwa praktek kerja sehari-hari memberikan kontribusi terhadap bangunnya kesadaran kritis atas nilai kebangsaan dan demokrasi menjadikan elan vital pendampingan desa.
.
.
KEMAJUAN BESAR BANGSA
^^
Untuk mencapai kemajuan besar bangsa, suatu bangsa dapat mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat. Beberapa contoh dapat disebutkan bagaimana kesejahteraan dapat dicapai melalui quantum dan lompatan yang sangat cepat. Dua negara raksasa asia yang dianggap kini berada dalam lintasan quantum yang dahsyat adalah Tiongkok dan India.

Sejak Mao Tze Tung mencanangkan suatu vision mengenai apa yang disebut “lompatan jauh ke depan”, saat ini kita dapat melihat betapa Tiongkok menjadi kekuatan baru dunia. Bahkan dalam banyak indikator jauh melampaui kekuatan Amerika. Produk-produk Tiongkok bahkan kini membanjiri pasar dunia.

India adalah negara yang tumbuh cepat dengan paham yang dianut sejak Gandi, yakni swadesi, membangun kecintaan dan komitmen terhadap produk-produk dalam negeri. Negara-negara yang disebut sebagai BRIC (Brazil, Rusia, India, China) adalah kekuatan baru dunia dimana secara ekonomi, militer, sumberdaya sangat diperhitungkan.

Dua negara ini menggunakan cara yang berbeda. Indonesia mencoba cara yang berbeda dengan ekspektasi besar sesuai kondisi. Membangun dengan leverage yang tinggi, salah satunya melalui implementasi UU Desa termasuk Alokasi Dana Desa dalam jumlah semakin besar setiap tahun. Kuantitas yang melipatgandakan adalah kualitas pembangunan di kisaran 75 ribu desa. Inilah leveritas itu, pembangunan desa dan pembangunan bangsa.

Kekaderan dalam pendampingan desa. Setiap kader menempatkan diri menjadi bagian atas jalannya sejarah. Sejarah bangsa Indonesia melalui demokrasi menjadi basis keyakinan kolektif kader. Kader bervisi besar mengenai bangsa yang bermartabat, dalam semangat berdiri sama tegak dengan bangsa lain, bangsa yang tidak rela penduduknya menjadi pengemis dan budak bagi bangsa lain, bangsa yang tidak menyediakan diri diatur oleh bangsa lain.

Visi besar ini dapat dicapai melalui perubahan jalannya sejarah, melalui lompatan jauh ke depan. Mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat menjadi tekad setiap kader. Mencapai kemajuan besar bangsa juga terkait dengan nilai kebangsaan dan demokrasi. Agenda ini membutuhkan dukungan segenap kader. Kader yang digembleng sebagai tenaga pendampingan desa memberikan kontribusi bangunan komitmen dan kolektifitas termasuk dalam hal pembangunan partisipatif.

Jadi, ketika ada pertanyaan tentang apa yang disumbangkan pendampingan desa terhadap pencapaian kemajuan besar dalam waktu cepat, maka salah satu jawabnya adalah dalam hal kualitas pembangunan partisipatif berbasis Inovasi Desa. Rincian agenda yang perlu diperkuat dan menjadi tugas pendampingan desa adalah mendampingi masyarakat dalam dinamika kebiasaan baru, membangun kesepakatan dan aturan main baru, suatu mentalitas baru yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan besar bangsa. Kebangsaan dan demokrasi didaratkan dalam ruang hidup para pelaku di lapangan.

Argumentasi mengenai rute yang harus dijalani pendampingan desa dalam konteks ini terkait dengan pelembagaan sistem. Pelembagaan sistem yang dimaksudkan adalah untuk memberikan dukungan yang sistematis, sehingga vision lompatan jauh ke depan mencapai kemajuan besar dalam waktu cepat dapat dikenali sebagai rute yang harus ditempuh. Rute yang menjadi ruh terhadap langkah dan tahapan teknis keproyekan sebagai manifesto awal kerja program. Saat ini, setiap awal tahun, apa yang disebut sebagai momentum perubahan itu telah tiba. Menjadikan praktik baik program tahun-tahun sebelumnya menjadi agenda pelaku masyarakat dan menyusun isu strategis ke depan.

Momentum telah hadir. Langkah persiapan telah dikerjakan dengan semangat pantang menyerah pendamping desa. Persiapan (pengalaman) yang ada bertemu dengan kesempatan terwujud suatu misal dalam memenuhi target agenda Program Inovasi Desa satu setengah tahun terakhir. Apakah yang menjadi pancatan lompatan jauh ke depan? Maka, jawabannya adalah apa yang dikerjakan dalam tahun 2017 dan 2018. Melalui P3MD dan Program Inovasi Desa, dalam 3 tahun ke depan, membangun praktek kerja yang berperspektif, maka salah satu perspektif yaitu kebangsaan dan demokrasi akan mampu menghantar pada terwujudnya kemajuan besar bangsa dalam waktu cepat.

Olehnya itu, marilah temukan nilai kebangsaan demokrasi dalam praktek kerja sehari-hari kita, makin bertambah, meluas dan berpengaruh. Sekali lagi, perubahan menemukan momentum ketika Program Inovasi Desa diluncurkan. Memperkuat pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan dan inovasi desa. Penyesuaian pendekatan program sebagai suatu keniscayaan, adanya perubahan sosial, berupaya memenuhi tuntutan rakyat desa. Pendamping desa mesti menjadi penghantar yang andal. Penghantar dari periode tindakan teknis-mekanis masyarakat menuju tahapan kesadaran fungsional dan kesadaran kritis.

Beberapa ide untuk mengantarkan tingkat kekritisan (logis, analitis, ideologis) tanpa memperhitungkan tingkat kesiapan para pelaku masyarakat hanya akan melahirkan ‘kegenitan pewacanaan’, demikian juga sebaliknya, jika kita biarkan ruang kerja pelaku masyarakat hanya pada pemenuhan kebutuhan proyek semata, berarti kita seperti mendiamkan orang tenggelam. Mengentaskan keadaan dekadensi adalah tugas mendesak pendampingan desa yang telah diberikan bekal beragam peningkatan kapasitas.

REFERENSI PENGGERAKAN

Betulkah ruang kerja pendampingan desa melahirkan praksis nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi?. Kegiatan apa saja yang mestinya terkait dengan kristalisasi nilai hidup induktif kebangsaan dan demokrasi?. Bagaimana membangun perspektif yang ditarik dari persoalan ruang hidup bekerja para pelaku masyarakat di lapangan?.

Pertanyaan di atas dapat dipecahkan manakala secara bertahap dilakukan banting stir terhadap pendekatan kunci yang kita terapkan. Pendekatan yang lebih menekankan pada penemuan kembali hakekat pemberdayaan (penyadaran kritis, peningkatan kapasitas masyarakat, pengorganisasian dan penggerakan) dibenturkan pada daya refleksi kritis atas prinsip dan diperkuat dengan koridor pemberdayaan (kader-kaderisasi, pengorganisasian, hak rakyat, kontrol publik, dan militansi pelaku).

Praksis nilai kebangsaan dapat diidentifikasi melalui perumusan nilai dasar kebangsaan meliputi: kehendak untuk bersatu, jiwa dan rasa yang menyatu, pluralitas, persamaan nasib, persamaan tujuan, bayang kesatuan hidup komunitas, kemerdekaan, keberkesatuan. Apakah nilai-nilai di atas berkaitan dengan ruang hidup kerja para pelaku dan pendampingan desa? Kalau benar, maka secara kolektif kita harus mencari benang merah yang mempertautkan nilai-nilai kebangsaan tadi dengan praksis kerja kita. Misalnya bagaimana kehendak untuk bersatu dipraktekkan dan untuk kebutuhan apa hal itu diperlukan?, kemudian tentang pluralitas, pada bagian mana saja nilai tadi diterapkan, ada ide atau gagasan baru apa agar semangat nilai tersebut diperkuat?, atau adakah gejala terjadi ancaman terhadap nilai tersebut?.

Demikian juga dalam hal praksis demokrasi. Beberapa contoh lokal menunjukkan peran program dengan pendampingan desa dalam mendewasakan demokrasi lokal, misalnya dalam penyelenggaraan musyawarah desa, pemilihan pelaku masyarakat, pengadaan barang dan jasa di desa, mekanisme akses keuangan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengendalian kegiatan, mekanisme pelestarian kegiatan dsb. Akan tetapi praksis demokrasi mungkin saja kurang terekspos sejauh mana memberi kontribusi dalam praktek demokrasi negara.

Belum ada penelitian misalnya tentang kontribusi praktek demokrasi desa terhadap penyelenggaran pemilu damai. Koridor demokrasi termasuk demokrasi lokal yang perlu diingat adalah: pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat, pemilihan menyangkut mekanisme keterlibatan dilakukan secara jujur, adil dan tanpa paksaan, semua orang dewasa berhak memilih dan dipilih, setiap warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah bersama, setiap warganegara berhak memperoleh akses informasi yang benar dan dilindungi hukum termasuk membangun sistem lokal yang memungkinkan daya tangkal terhadap berita hoax, setiap warga negara berhak terlibat dan memperoleh akses pembangunan termasuk berhak membentuk perkumpulan atau organisasi.

Tugas kita adalah merumuskan keterkaitan praksis dengan rumusan normatif nilai demokrasi serta mencari gagasan baru mengembangkannya. Setelah itu perlu dirumuskan benang merah rumusan kebangsaan dan demokrasi dalam praksis aktual. Terakhir mari kita simak pidato Bung Karno mengenai paham kebangsaan sebagai berikut:
“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua!, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi, Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua!!! (pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, kelahiran Pancasila, di depan BPUPKI). **