Risalah Desa sebagai Entitas Masyarakat Berpemerintahan

Oleh: Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

lendi1Pembuktian atas tata kelola desa dengan 2 kementerian (Kemendagri dan Kemendes) 4 tahun terakhir merupakan kajian menarik. Tetapi sebelum itu, akan lebih menarik kalau kita melihat spektrum pemikiran dan tafsir atas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagaimana dimaksud UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebelum itu, juga kita melihat bahwa mendalami desa tidak hanya pada aspek administratif membawa pemikiran pada persoalan kehidupan riil di desa. Tentang lapangan kerja, modal, produksi, pasar, dan bagaimana ekonomi berputar di desa. Pada bagian lain, kepemilikan aset oleh desa yang diharapkan berujung pada modal ekonomi politik yang bisa bermanfaat bagi rakyat banyak di desa. Termasuk soal ketersediaan serta akses terhadap sarana dan prasarana sosial dasar.

Oleh karena itu, model pendekatan konsolidasi perencanaan dan penganggaran desa menentukan pemecahan kongkrit dari aspek strategis desa ini. Persoalan desa tidak bisa hanya disikapi pada kebutuhan layanan administratif. Dari sini diskusi yg lebih mendasar tentang kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum bermula.

Dualitas desa sebagai entitas pemerintahan dan sebagai kesatuan masyarakat hukum, menampilkan tanda format otonomi desa akan seperti apa. UU Desa telah menempatkan desa menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus kesatuan masyarakat yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Dualitas desa dalam kesatuan ini, menempatkan kedudukan desa bersifat unik. Pada bagian lain, kedudukan desa juga terkait dengan peran, kapasitas dan dukungan kebijakan.

Posisi dan kedudukan desa terhadap masyarakat bersifat pemenuhan kewajiban dan tangung jawab, sedangkan terhadap negara bersifat hak-hak yang seharusnya diterima. Pada kenyataannya beragam tafsir atas kedudukan desa menjadi kunci perlakuan negara terhadap desa. Desa dengan kewenangan yang dimiliki bukan berarti sebagai hilangnya kewajiban dan tanggung jawab negara kepada desa. Hal ini menjadi karakter (penjiwaan) UU Desa dalam bentuk-bentuk pengakuan, kewenangan, regulasi, dana, dan dukungan program/kegiatan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat diakui dan dihormati dalam bentuk, hak serta kewenangan asal usul, seperti Nagari di Sumatera Barat, Lembang di Tana Toraja, Kuwu di Cirobon, Desa Pakereman di Bali dan Kampung di Papua serta lain-lain tempat. Pengakuan Negara tersebut diwujudkan dalam bentuk hak asal usul desa dan dalam bentuk kewenangan desa sebagai kewenangan berdasarkan asal usul.

Selain itu, desa diberikan kewenangan oleh negara dalam bentuk Kewenangan Desa berskala lokal. Dua kewenangan ini menegaskan pengakuan negara terhadap desa sebagai bentuk, pranata yang masih berjalan (rekognisi) dan pengakuan negara terhadap kapasitas desa dalam mengelola urusan-urusan pembangunan dan pemberdayaan (subsidiari).

Sumber kewenangan desa menjadi kunci, dalam kadar dan derajat otonomi, serta desa dalam layanan administratif, seharusnya menjadi pemicu pemikiran dan tindakan dinamis desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berarti komunitas sebagai subjek yang berpemerintahan. Oleh karena itu, desa adalah subjek hukum, yang direpresentasikan melalui kepala desa.

Dalam pemerintahan desa, terkandung muatan masyarakat dan kepentingan masyarakat, demikian juga sebaliknya. Dalam mindset kepala desa, perangkat desa dan masyarakat, soal-soal partisipasi, desa inklusi dan akses masyarakat ini mesti tuntas agar persoalan ini tidak menggaris kepentingan yang terpecah-pecah. Benar, bahwa setiap kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang dipertemukan melalui musyawarah, akan tetapi dalam musyawarah desa juga, kekuatan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga mesti berhasil merumuskan ‘kepentingan bersama/common interest’ sebagai bukti komunitas yang hidup dan aktif.

Oleh karenanya, merumuskan aturan dengan menjadikan UU Desa sebagai konsideran, membawa konsekuensi logis ketaatan terhadap terminologi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Kecenderungan komunitas desa yang makin terbuka, membawa desa pada pilihan konsensus baru pada tingkat lokal sebagai pilihan dan keputusan partisipatif yang layak dihargai. Setiap pilihan membawa konsekuensi pada kewenangan dan anggaran desa, tetapi yang lebih penting, negara telah membangun relasi yang dewasa dengan desa.

Dalam relasi ini, tahapan hubungan bersifat dinamis dan direncanakan dengan matang termasuk menggunakan berbagai ukuran. Termasuk Inovasi Desa. **

P2KTD Pesawaran Turun Ke Desa

IMG-20181219-WA0036
P2KTD di lokasi destinasi wisata Desa Kertasana Kedondong (19/12)

Gedongtataan. Rabu, (19/12) Tim Inovasi Kabupaten(TIK), Tim Tenaga Ahli P3MD, dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa(P2KTD) Pesawaran melakukan kegiatan persiapan untuk fasilitasi Desa dalam kegiatan pembangunan desa tahun 2018 dan persiapan tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan di Kantor TA P3MD Pesawaran dan dilanjutkan ke desa-desa dampingan.

Kepala sekretariat TIK Pesawaran, Rendi Ahades menyatakan bahwa kegiatan hari ini melibatkan P2KTD dengan spesialisasi bidang Infrastruktur Desa, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2018 ini kegiatan desa yang difasilitasi P2KTD adalah Kegiatan Infrastruktur Desa, kegiatan PAUD dan Kegiatan Wisata Mangrove. Kegiatan Infrastruktur Desa yang difasilitasi adalah penyusunan site plan destinasi wisata di desa Kertasana Kecamatan Kedondong, Kegiatan PAUD di Desa di Kecamatan Way Khilau, dan Pengembangan Wisata Mangrove di Kecamatan Marga Punduh.

Terkait pengembangan kualitas PAUD, Kooordinator Komunitas Dongeng Dakocan, Ivan Sumantri Bonang, P2KTD Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa Pendidikan Usia Dini adalah ujung tombak bagi terciptanya generasi emas Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Demikian juga Arif Hidayat, dari CV Razahkta, P2KTD Infrastruktur akan membantu desa terkait site plane pengembangan destinasi wisata di Desa Kertasana Kedondong.

“Kami akan segera cek lokasi untuk melihat kondisi aktual rencana area yang akan dijadikan wisata di Desa Kertasana”. ujarnya lagi.

YD.Wulandari, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa menjelaskan bahwa keberadaan P2KTD diharapkan akan mengakselerasi pembangunan di desa. walaupun tidak semua P2KTD di Pesawaran dimanfaatkan di Kabupaten Pesawaran tahun ini.

“Tahun ini memang tidak semua desa memanfaatkan P2KTD, tetapi paling tidak dimulai dari tiga desa akan menjadi contoh baik bagi desa-desa dalam bermitra dengan P2KTD pada tahun depan.” tegasnya lagi. (ra)

 

 

1100 BPD SE-PESAWARAN DIAMBIL SUMPAH JANJI

Gedongtataan – Senin(17/12) 1100 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran mengikuti prosesi pengambilan Pengambilan Sumpah  di Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

dendibpd
Prosesi Pengambilan Janji / sumpah angguta BPD se Kabupaten Pesawaran oleh Bupati Pesawran, H.Dendi Ramadhona,K,ST (17/12)

Dalam sambutannya Bupati Pesawaran Dendi Romadhona menghimbau  seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran tahun 2018 yang baru saja dilantik, agar dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah. BPD bersama dengan kepala desa berfungsi menetapkan regulasi desa dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.” tegasnya.

Secara umum BPD mempunyai kewenangan yaitu, membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan juga membentuk panitia pemilihan kepala desa.(r)

PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ASET DESA

Oleh: Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

lendi
Lendy Wibowo (Korbid III KN-PID)

NEGARA (pemerintah) telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani oleh desa. Demikian juga dengan dukungan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Di samping itu, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya kemandirian desa, penataan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, peningkatan sumber-sumber keuangan desa, dan penataan aset desa.

Pengaturan desa dihadapkan pada realitas desa, baik yang bersifat potensi maupun permasalahan, termasuk diantaranya adalah alternatif lapangan kerja di desa, akses terhadap sumber-sumber permodalan-produksi-pasar termasuk bagaimana mendayagunakan aset desa menjadi modal ekonomi produktif, yang bisa dikerjakan dan dinikmati oleh rakyat banyak di desa, serta ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sosial dasar.

Model pendekatan konsolidasi perencanaan dan penganggaran desa, menentukan pemecahan konkrit dari aspek strategis desa ini. Persoalan desa tidak boleh hanya disikapi pada kebutuhan layanan administratif, karena ide dan gagasan yang dibangun tentang desa jauh lebih besar.

UU No.6 Tahun 2014 juga menjadi pintu gerbang agenda strategis membangun leverage kemakmuran desa dan antar desa. Memasuki tahun ke-4 UU Desa, isu-isu mendasar dan strategis tersebut mulai menjadi perbincangan publik yang serius. Diantara isu itu adalah tentang aset desa. Kepentingan kolektif desa dan antar desa yang paling utama diantaranya adalah bagaimana memperkuat aset desa. Persoalan aset desa menjadi penentu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

aset desa

Aset selain berhubungan dengan kepemilikan termasuk menentukan posisi tawar desa ketika berhubungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan desa. Dua faktor inilah yang paling menentukan untuk mengukur tingkat otonomi, kedaulatan, dan kemandirian desa. Inilah yg menjadi fokus perspektif ekonomi politik aset desa.

Isu strategis penataan aset desa termasuk mengenai manajemen aset yang dimiliki oleh desa. Dalam perspektif baru, aset desa juga membicarakan kepentingan mengenai upaya-upaya inventarisasi, pengembangan, serta pendistribusiannya kembali. Benturan kepentingan dapat saja menjadi fakta yang tidak bisa dihindari ketika desa memperkuat diri, apalagi pada saat masuk wilayah yang paling sensitif mengenai penataan aset desa tersebut.

Benturan yang mungkin terjadi ketika desa dengan perspektif kemandirian bertemu dengan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya memahami semangat penguatan desa. Potensi konflik ini diharapkan dapat dijembatani secara bertahap melalui peran mediasi kepentingan serta peningkatan kapasitas desa dan supra desa.

Tentu banyak pihak mengetahui perubahan status kepemilikan aset desa. Banyak aset desa yang telah berpindah tangan baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan privat. Sebagian perubahan status itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pelanggaran aturan itu bisa dilakukan melalui tekanan politik, sharing keuntungan ekonomi, maupun bentuk lain.

Perubahan status tanah desa menjadi milik daerah, swasta perorangan, dan swasta koorporasi dijumpai di beberapa desa. Desa berada pada posisi lemah dalam relasi transaksi tentang aset yang mereka miliki, manakala muncul rent seeker pada aktor yang semestinya mengemban kepentingan representatif desa.

Inventarisasi aset desa merupakan langkah pertama menyelamatkan aset Desa. Desa-desa dapat memulai langkah dengan membangun kesadaran bersama para aktor dan inventarisasi aset desa adalah langkah pertama yang mesti dilakukan. Selanjutnya terkait bagaimana aset desa dikembangkan.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lain yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lain milik desa.

bloggif_5c145cdf60987

Yang dimaksudkan dengan aset lain milik desa adalah kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, APBDes. Selain itu, dapat juga diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Atau dapat juga diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta atau dapat juga diperoleh dari hasil kerjasama desa. Atau dapat juga diperoleh dari perolehan lain yang sah.

Dalam upaya mengembangkan aset desa, sebenarnya desa dapat melakukan penyertaan modal berupa pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lain yang dimiliki bersama oleh desa atau daerah. Justru terbuka peluang mendiskusikan dan mengkaji bentuk-bentuk penyertaan modal desa yang paling tepat sesuai dengan kondisi desa yang ada.

Selain penyertaan modal bentuk lain yang sudah diatur adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dimanfaatkan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Terkait distribusi hasil pengembangan aset desa, dalam perspektif politik, menjadi penanda nilai strategis aset desa. Mendorong prospeksi pengertian bahwa aset desa sebagai aset milik masyarakat (ownership by community), tidak hanya sekadar pengakuan dengan pendasaran legal, atau besaran hasil pengembangan dalam ukuran nominal ekonomi, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Distribusi menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan aset tidak lagi bermakna aset diam dan pasif tetapi bagaimana mengubah aset menjadi modal diletakkan dalam kerangka kepemilikan dan pemanfaatan rakyat desa.

Semua berada dalam relasi yang rumit sampai para aktor dipetakan dan meta kepentingan dirumuskan. Bagi daerah, penguatan desa tidak boleh menampilkan desa yang memalingkan muka dari daerah. Bagi pusat, penguatan desa tidak bisa dilakukan jika justru hal itu berarti seperti menciptakan raja-raja kecil. Di tengah kerumitan itu, terdapat jalan tengah yang bisa ditawarkan, yakni memperkuat perspektif kewilayahan.

Desa dalam keterangkaian kawasan atau dulu dikenal sebagai perdesaan. Perspektif ini bisa mempengaruhi psikologi otonom yang mementingkan diri sendiri menjadi otonom yang membangun semangat kerjasama. Peran strategis desa dilakukan ketika desa telah memiliki kapasitas yang cukup sebagai subyek otonom termasuk ketika harus berhubungan dengan pihak luar.

Pengertian subyek otonom ini penting dimaknai ketika berurusan dengan mediasi kepentingan Desa-desa dalam suatu kawasan (perdesaan). Peranan mediasi kepentingan antar desa mencerminkan bangunan konsensional antar subyek (desa) yang mempunyai kepentingan dengan desa-desa lain lalu memperjuangkan kepentingan bersama secara internal maupun dengan supra desa serta pihak ketiga lain.

Desa yang telah berada pada level bekerjasama dengan desa lain atau pihak ketiga lain, berarti telah mampu mengelola potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang. Desa-desa inilah yang mendekati gambaran tentang desa mandiri atau desa berdaulat. Jika kesadaran tidak tumbuh dalam relasi kerjasama yang dilakukan seperti digambarkan di atas, sulit dihindari anggapan bahwa kerjasama itu bersifat semu (belum maqom).

Salah satu isu strategis penguatan desa yang dimediasikan dalam skala dan cakupan antar desa diantaranya menyangkut isu pengembangan aset bersama dan komitmen alokasi anggaran untuk Desa. Isu strategis lain menyangkut kebijakan tentang pengembangan pasar yang mendorong tumbuhnya sektor dan kawasan ekonomi perdesaan. Kerjasama antar desa sudah semestinya menjadi agenda strategis sekaligus menempatkan badan yang mengelola kerjasama tersebut (BKAD) menjadi aktor penting dalam menindaklanjuti perspektif konsep desa dalam konteks kawasan/perdesaan.

Perubahan desa sebagai akibat dinamika pembangunan dan pemberdayaan desa memunculkan kebutuhan pada tiga aras cara pandang ekonomi politik aset desa yakni kegiatan investasi ekonomi desa dan antar desa, kekokohan sistem partisipatif desa, serta terbangunnya komponen masyarakat desa yang kuat secara ekonomi, sosial-budaya dan punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.

Format pendampingan desa disesuaikan dan direkonstruksi agar sesuai dengan perubahan desa tersebut. Pendampingan desa perlu memperhatikan perubahan lingkungan strategis desa serta perubahan sikap para aktor dalam relasi sosialekonomi-budaya desa. Perubahan ekonomi politik desa, mencerminkan kondisi dinamis yang perlu diperhatikan seiring perubahan cara pandang mengenai norma dan praktek sosial budaya desa selama ini. **

TOT SIPBM LAMPUNG SELESAI, TAHUN 2019 SIAP DILAKSANAKAN

Bandar Lampung. Jum’at, 14 Desember 2018  Dinas PMD Provinsi Lampung telah merampungkan kegiatan Training of Trainer (ToT)  yang dilaksanakan di Hotel Bukit Randu sejak 10-12-2018.

IMG-20181213-WA0105
Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung pada penutupan TOT SIPBM Provinsi Lampung (13/12/18)

Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Drs.Yuda Setiawan berpesan kepada seluruh peserta dari Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan agar serius mengaplikasikan apa yang didapat di TOT pada lokasi tugas masing-masing. Antar pelaku yang berbeda wewenangnya telah disatukan dalam TOT ini. Untuk itu Kasi PMD Kecamatan, Sekretaris Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus menguatkan koordinasi dan saling membahu untuk mensukseskan integrasi SIPBM dalam Sistem perencanaan Desa yang sudah lazim dilaksanakan di desa.

“Dengan dikembangkannya  SIPBM oleh Kementrian Desa,PDTT pada 33 Provinsi dan 49 Kabupaten se Indonesia. Di Provinsi Lampung kabupaten sebagai sampel adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan dengan lokus lima desa di masing-masing Kabupaten. Semoga semakin meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang pro rakyat dan terarah. Terkait SIPBM Lampung harus tetap menampilkan performance Unggul dan menjadi rujukan bagi 32 Provinsi lainnya”. Harapnya.

IMG-20181213-WA0093
Foto Bersama Peserta TOT SIPBM Provinsi Lampung

Menanggapi harapan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Sontak Peserta ToT menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan SIPBM di Kabupaten masing-masing.

I Wayan Gunawan.SE, Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa peserta pelatihan 100 persen hadir dan aktif mengikuti TOT ini.

“Sebanyak 80 peserta dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan hadir. Peserta terdiri dari  Kasi PMD Kecamatan, Sekdes, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa”.Jelasnya menegaskan. (ra)

P2KTD SELURUH LAMPUNG SELESAI PEMBEKALAN

Bandar Lampung. Setelah beberapa hari Dinas PMD Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Orientasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Desa (P2KTD), akhirnya pada hari Kamis (13/12) dilaksanakan penutupan yang digelar di Hotel Yunna. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Drs.Yuda Setiawan,MM.

IMG-20181213-WA0102
Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Drs.Yuda Setiawan,MM menutup acara Orientasi P2KTD Provinsi Lampung(13/12/18)

Kepala dinas PMD Provinsi Lampung dalam sambutan penutupan acara menegaskan bahwa Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) sebagai organisasi atau lembaga berbadan hukum yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung  kami mengucapkan terimakasih telah mengikuti Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasiatas Teknis Desa (P2KTD) Program Inovasi Desa (PID) se-Provinsi Lampung. Besar harapan kami apa yang didapat dari kegiatan ini dapat diimplementasikan di lokasi tugas masing-masing, khususnya dapat membawa kemajuan pembangunan desa di Provinsi Lampung untuk menuju desa mandiri dan sejahtera”. Harapnya lagi.

Ketua Panitia, I Wayan Gunawan,SE mengatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 14 Desember 2018 bertempat di Hotel Yunna Bandar Lampung diikuti oleh 75 orang peserta perwakilan dari seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung.

“Dari target yang hadir sampai akhir acara ada tiga peserta yang tidak hadir dengan rincian yang terdiri dari; peserta P2KTD Bidang Kewirausahaan dari target 26 peserta hadir 25 orang peserta, peserta P2KTD Bidang Sumber Daya Manusia dari target 26 peserta hadir 25 orang peserta, peserta P2KTD Bidang Infrastruktur dari target 26 peserta hadir 25 orang peserta.” Jelasnya. (ra)

#SELAMATBEKERJAP2KTD

 

 

PROMOSIKAN DESA, KERTASANA ADAKAN RUWAT BUMI

 

ruwat bumi
Ruwat Bumi/Panen Raya di Desa Kertasana Kec.Kedondong Pesawran (12/12/18)

Kedondong. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, Rabu (12/12/18) Masyarakat Desa Kertasana mengadakan kegiatan Ruwat Bumi atas panen Raya di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Pesawaran.

Dalam sambutannya Kepala Desa Kertasana, Ahmad Saikhu menyatakan  bahwa kegiatan ini dilaksanakan selain wujud rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga dalam rangka memajukan Desa Kertasana dengan mengenalkan potensi pariwisata  desa kertasana.

“Untuk itu kami mengharapkan dukungan banyak pihak dan dukungan masyarakat sagar potensi alam pertanian di desa ini dikenal sebagai alternatif kunjungan wisatawan”. harapnya.

ruwat bumi
Sambuta Kepala Dinas PMD mewakili Bupati Pesawaran pada acara Ruwat Bumi di desa Kertasana Kedondong(12/12/18)

Mewakili Bupati Pesawaran, Kadis PMD Pesawaran, M.Zuriadi menyatakatan bahwa kegiatan  positif ini dilakukan dalam rangka meningkatkan iman dan manifestasi rasa syukur atas karunia Allah SWT atas panen raya di Desa Kertasana. Dan juga dapat dijadikan ajang silaturahim dalam rangka meningkatkan kerukunan warga di tengah-tengah kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Selain itu dengan kegiatan ini diharapkan akan terlembagakan sikap gotong-royong pada masyarakat Desa Kertasana dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kedondong ini.”tambahnya.(ra)

HARI KETIGA PESERTA TOT SIPBM PESAWARAN SEMAKIN ANTUSIAS

IMG-20181212-WA0063
Antusias. Peserta TOT SIPBM dari Kabupaten Pesawaran serius mengikuti TOT

Bandar Lampung. Sejak dibuka pada Senin (10/12/18) oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung Training of Trainer (TOT) Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, peserta dari Pesawaran tetap antusian mengikuti kegiatan.

Kegiatan SIPBM akan dikembangkan oleh Kementrian Desa,PDTT pada 33 Provinsi dan 49 Kabupaten se Indonesia. Di Provinsi Lampung kabupaten terpilih Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan dengan lokus lima desa di masing-masing Kabupaten.

Di Pesawaran ada lima desa yang dibekali pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan SIPBM.  Desa tersebut adalah:

  1. Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng
  2. Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan
  3. Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin
  4. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan
  5. Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai

Unsur yang ikut pada TOT SIPBM ini adalah; Sekretaris Desa, Kasi PMD Kecamatan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa pada lokus desa dan Kecamatan yang mengikuti acara.

Koharudin, Pendamping Desa Kecamatan Way Ratai bersyukur dapat mengikuti acara ini,karena tidak semua pendamping dapat mendapatkan ilmu terkait SIPBM.

“Insya Allah saya akan berusaha belajar maksimal, agar ke depan dapat memfasilitasi Desa dan Kecamatan dalam implementasi SIPBM .” Ujarnya.

Secara umum pantauan dari Pelatih, seluruh peserta dari pesawaran aktif mengikuti kegiatan pelatihan.(ra)

Optimalkan Perencanaan Pembangunan Desa, Dinas PMD Sosialisasikan SIPBM

Bandar Lampung. Senin (10/12/18) Dinas PMD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.

sipbm1
Sambutan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Drs.Yuda Stiawan,MM pada sosialisasi SIPBM (10/12/2018)

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, I Wayan Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 80 peserta yang terdiri dari Dinas-Dinas di Kabupaten, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kades, Sekdes, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan sosilisasi ini akan dilanjutkan dengan Training of Trainer selama 5 hari ke depan.

Menurut Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung, Yuda Setiawan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. SIPBM dikembangkan dalam rangka memberi peluang kepada para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di daerahnya.

“SIPBM akan dikembangkan oleh Kementrian Desa,PDTT pada 33 Provinsi dan 49 Kabupaten se Indonesia. Di Provinsi Lampung kabupaten terpilih Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan dengan lokus lima desa di masing-masing Kabupaten.” Tegasnya lagi.

Wujud dari konsistensi Kementrian Desa, PDTT ini melalui Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunanaan Dana Desa, SIPBM mendapatkan tempat khusus untuk dilaksanakan di desa. Bagi desa-desa yang diundang dalam acara ini diharapkan dapat menjadikan kegiatan SIPBM ini menjadi bagian penting dalam penyusunan RKP Desa dan APBDes 2019.

 

DIREKTORI P2KTD KABUPATEN PESAWARAN

Daftar Direktori Kabupaten  P2KTD  Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

 

No INFRASTRUKTUR DESA PENGEMBANGAN EKONOMI  DAN KEWIRAUSAHAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 CV.RAZAKHTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU
2 YAYASAN DESAPOLITAN INDONESIA KOMUNITAS DONGENG DAKOCAN
3 PT.MITRA IDENTIK PT.MITRA IDENTIK
4 PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
6 LEMBAGA KONSERVASI 21

Continue reading DIREKTORI P2KTD KABUPATEN PESAWARAN